HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV klik360 cerita indonesia

YLKI: Naiknya Iuran BPJS Tak Berempati Kepada Masyarakat

Kamis, 14 Mei 2020 | 22:17 WIB

JAKARTA, KOMPASTV - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta pemerintah menunda kenaikan Iuran BPJS Kesehatan hingga akhir tahun dengan asumsi pandemi covid-19 mulai mereda dan roda ekonomi kembali berputar.

Ketua Umum YLKI, Tulus Abadi menilai di tengah pandemi covid-19 daya beli masyarakat sangatlah menurun.

Baca Juga: Iuran BPJS Naik, Ganjar Paksa BPJS Harus Lebih Profesional

Ekonomi masyarakat akan semakin terbebani dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan menurutnya kebijakan ini tak menaruh empati kepada masyarakat terdampak.

“Menurut saya Perpres tersebut kurang memiliki empati terhadap mereka yang terkena dampak karena bagaimanapun kondisi masyarakat di tengah pandemi membuat daya beli masyarakat sangat menurun karena walaupun sudah diberikan subsidi bisa jadi itu masih sangat memberatkan bagi kelompok kelas 3,” ujar Tulus Abadi Ketua YLKI melalui video yang diterima KompasTV.

Ia menyebut penerbitan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang kenaikan Iuran BPJS Kesehatan terkesan terburu-buru.

Dikhawatirkan Perpres ini justru bertentangan dengan keputusan mahkamah agung yang membatalkan kenaikan iuran bpjs kesehatan beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Ini Rincian Tarif Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tiap Kelas

“Kita berharap pemerintah bisa menunda kenaikan BPJS hingga beberapa bulan ke depan kira-kira hingga September atau akhir  tahun dengan asumsi pandemi akan segera mereda dan kemudian daya beli masyarakat kembali dan roda ekonomi kembali berputar “tambahnya

Belum lagi kalau berbicara kelas 1 dan kelas 2 menanggung kenaikan yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa perpres ini kurang memiliki empati.

Editor : Theo Reza



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
19:52
KUASAI BERAGAM TEKNIK “PUBLIC SPEAKING” BERSAMA RIKO ANGGARA. DAFTAR WEBINAR DI INSTITUTE.KOMPAS.ID   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD MEMINTA POLRI USUT DUGAAN SURAT JALAN DJOKO TJANDRA SECARA TERBUKA   BRIGJEN PRASETYO UTOMO DINILAI TELAH MENGELUARKAN SURAT JALAN UNTUK BURONAN KASUS BANK BALI DJOKO TJANDRA   KAPOLRI COPOT BRIGJEN PRASETYO UTOMO DARI JABATANNYA SEBAGAI KABIRO KOORDINASI & PENGAWASAN PPNS BARESKRIM POLRI   MENTERI EDHY PRABOWO: KAPAL IKAN ASING ILEGAL YANG TAK DITENGGELAMKAN DIHIBAHKAN KE KAMPUS PERIKANAN   POLISI TELAH PERIKSA 27 SAKSI TERKAIT KEMATIAN EDITOR METRO TV YODI PRABOWO    POLDA METRO JAYA TAMBAHKAN TIM BUSER USUT KASUS KEMATIAN EDITOR METRO TV YODI PRABOWO    BP2MI AKAN LAPOR KE BARESKRIM SOAL TEMUAN DUGAAN PENAMPUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DI CILEUNGSI, BOGOR   BUPATI PONOROGO SEBUT "TRACING" KORONA DI DAERAHNYA TERHAMBAT KARENA ANTREAN UJI PCR MEMBELUDAK    PEMKAB PONOROGO, JATIM, TUNGGU HASIL 500 UJI PCR YANG BELUM KELUAR HASILNYA SEJAK PEKAN LALU   KOTA SAMARINDA BERLAKUKAN MARKAH JALAN "PHYSICAL DISTANCING" BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR    PASAR PRAMUKA DI JAKTIM KEMBALI BEROPERASI SETELAH DITUTUP PADA 11-13 JULI 2020 KARENA KASUS POSITIF KORONA    DISHUB DKI JAKARTA: PEMERIKSAAN SURAT IZIN KELUAR MASUK ATAU SIKM SUDAH DITIADAKAN SEJAK KEMARIN    JUBIR PEMERINTAH ACHMAD YURIANTO: JUMLAH SUSPEK KORONA DI INDONESIA MENCAPAI 47.859 ORANG