HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dikritik, Istana: Negara Sedang Sulit, Penerimaan Turun Drastis

Kamis, 14 Mei 2020 | 15:41 WIB
kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-dikritik-istana-negara-sedang-sulit-penerimaan-turun-drastis
Ilustrasi BPJS Kesehatan (Sumber: (Kompas.com/Retia Kartika Dewi))

JAKARTA, KOMPAS TV - Pemerintah telah menyesuaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) juga Bukan Pekerja (BP).

Penyesuian iuran ini merupakan kelanjutan dari putusan MA yang membatalkan iuran peserta mandiri dalam pasal 34 Perpres 75 Tahun 2019.

Melalui Perpres 64/2020, pemerimtah memutuskan iuran peserta mandiri pada April sampai Juni 2020 menyesuaikan dengan Perpres 82/2018 yakni Rp25.500 untuk kelas III, Rp51.000 kelas II dan Rp80.000 kelas I.

Namun, pada Juli nanti, iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri naik. Iuran peserta untuk layanan Kelas I menjadi Rp 150.000 per orang per bulan, kelas II sebesar Rp 110.000 per orang per bulan, dan kelas III sebesar Rp 42.000 per orang per bulan. 

Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik di Tengah Wabah Corona, AHY: Ibarat Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Pula

Khusus untuk Kelas III, pada tahun pertama atau 2020 besaran iuran yang wajib dibayarkan peserta hanya Rp25.500. Kekurangan bayar sebesar Rp16.500 akan ditanggung pemerintah sebagai bantuan iuran.

Namun pada 2021 dan seterusnya, peserta mandiri Kelas III wajib membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp35.000. Adapun kekurangan sebesar Rp7.000 akan dibayarkan pemerintah pusat dan daerah sebagai bantuan.

Editor : Tito Dirhantoro

1
2
3



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
00:51
PERKUAT LINI SERANG, ARSENAL TERTARIK DATANGKAN PEMAIN NEWCASTLE, ALLAN SAINT MAXIMIN   MANCHESTER UNITED TERTARIK DATANGKAN PEMAIN WOLVERHAMPTON, ADAMA TRAORE   NEMANJA MATIC SEPAKAT PERPANJANG KONTRAK DI MANCHESTER UNITED HINGGA 2023   POLISI DALAMI PENGAMBILAN JENAZAH PASIEN COVID-19 DI RSUD DAYA MAKASSAR   KPK DALAMI ALIRAN UANG DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI PENJUALAN DAN PEMASARAN PADA PT DIRGANTARA INDONESIA   MENPAN RB TJAHJO KUMOLO PASTIKAN TAK ADA SELEKSI CPNS DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN INI   MENAKER IDA FAUZIAH TEGASKAN PEMERINTAH TERUS ADVOKASI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA   PANDEMI KORONA, BKSDA GARUT, JAWA BARAT, PERKETAT IZIN PENDAKIAN KE GUNUNG GUNTUR   MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN PASTIKAN PEMBUATAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN UNTUK KAPAL DI ATAS 30 GT SATU JAM   KPK EKSEKUSI TERDAKWA PENYUAP EKS KOMISIONER KPU WAHYU SETIAWAN, SAEFUL BAHRI, KE LAPAS SUKAMISKIN   KOMISI II DPR MINTA KEMENPAN RB TINGKATKAN KEMAMPUAN ASN MANFAATKAN TEKNOLOGI SELAMA BEKERJA DARI RUMAH   DISDIKPORA CATAT SEBAGIAN BESAR SD DAN SMP DI GUNUNGKIDUL, YOGYAKARTA, KEKURANGAN MURID   KETUA GUGUS TUGAS COVID-19 JAWA BARAT OPTIMISTIS KEGIATAN KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN CEPAT PULIH   KEMENDAGRI: KUOTA PPDB JALUR ZONASI DKI JAKARTA SUDAH SESUAI PERMENDIKBUD