HIPMI Minta Pemerintah Libatkan Pelaku Usaha dan Pekerja dalam Penyusunan Program Kartu Prakerja

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Sari Pramono meminta pemerintah melibatkan pelaku usaha dan pekerja dalam penyusunan Pogram Kartu Prakerja.

"Soal Program Kartu Prakerja, seharusnya pemerintah melibatkan kami (pengusaha), agar hasilnya bermanfaat bagi pekerja dan pengusaha," kata Sari, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Baca Juga: Tak Ada Jaminan Peserta Kartu Prakerja Bakal Dapat Pekerjaan Usai Ikut Pelatihan

Menurut Sari, pemerintah melibatkan dunia usaha itu tak lain agar dapat memperoleh masukan terkait keterampilan pekerja yang dibutuhkan. 

"Meskipun keterampilan pekerja meningkat lewat Program Kartu Prakerja, jika kompetensi itu tidak sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, pekerja tidak akan terserap," tutur Sari.

Sari mengatakan, pekerja butuh kepastian untuk bisa bekerja kembali pasca pandemi Covid-19 nanti.

Ia menilai, kelas pelatihan berbasis online hanya menambah kompetensi pekerja yang dikenai PHK akibat pandemi Covid-19 tetapi tidak memberi peluang penempatan kerja.

"Program Kartu Prakerja paling tidak harus ada pelatihan yang didasari kompetensi untuk jadi pengusaha," katanya.

Sari melanjutkan, dalam penilaiannya sejauh ini tidak ada hubungan dan kesesuaian program tersebut dengan dunia usaha, terutama di tengah kondisi ekonomi yang saat ini sedang terpukul. 

Penggodokan berbagai program dan kebijakan pemerintah seharusnya melibatkan masukan dari pekerja.

Baca Juga: KPK Diminta Selidiki Dugaan Kongkalikong di Kartu Prakerja, Arteria Dahlan: Siapa Terlibat Diusut

Dengan demikian, kebutuhan pekerja bisa diidentifikasi dengan lebih tepat. 

“Para pekerja harus sesuai kebutuhan perusahaan yang merekrut, jadi semua stakeholder pengusaha harus dilibatkan," ucap Sari.

Harapannya tentu saja setelah pandemi Covid-19 nanti berlalu, para pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat jaminan untuk kembali bekerja.