Kompas TV nasional aiman

Buronan Kakap KPK Keberadaannya Misterius! | Buronan Kakap KPK, Meninggal Mendadak? - AIMAN (Bag1)

Senin, 11 Mei 2020 | 22:37 WIB

Dua buronan kakap KPK, Nurhadi Abdurrahman dan Harun Masiku, keberadaannya masih misterius. Meski sejumlah data menunjukkan adanya informasi keberadaan keduanya di Indonesia, namun dua tersangka kasus korupsi kakap ini masih belum ditemukan.

Belakangan beredar kabar, Harun Masiku, tersangka kasus suap yang melibatkan komisioner KPU Wahyu Setiawan, meninggal dunia. Benarkah informasi ini?

Baca Juga: Buronan Kakap KPK, Meninggal Mendadak? - AIMAN (Bag2)

Kabar ini pertama kali disampaikan dari Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman. Menurut Boyamin, MAKI kerap mendapatkan informasi pergerakan dari buronan KPK, termasuk Nurhadi. Informasi terbaru yang didapatkannya, Nurhadi kerap menukar uang di money changer hingga Rp 3 Miliar.

Namun tidak demikian dengan Harun Masiku. Boyamin menuturkan, tidak pernah ada kabar pergerakan dari mantan caleg PDI-P, Harun Masiku. Ia pun menduga Harun Masiku meninggal dunia.

Baca Juga: Buronan Kakap KPK, Meninggal Mendadak? - AIMAN (Bag3)

Hal senada juga diungkapkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta Pane. Ia mengakui Harun Masiku tidak terlacak.

Benarkah buron KPK Harun Masiku meninggal dunia? Lalu bagaimana sesungguhnya pergerakan Nurhadi yang sempat terlacak masih berada di Jakarta? Saksikan AIMAN dalam episode BURONAN KAKAP KPK, MENINGGAL MENDADAK? Bagian satu berikut ini.

#AIMAN #KPK #Koruptor

Editor : Novian Zainul Arifin



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:02
BANGUN 23 TITIK SUPER WIFI DI LABUAN BAJO, MENKOMINFO JOHNNY G PLATE SEBUT JANGKAUANNYA MENCAPAI RADIUS 500 METER   JAKSA AKUI MASIH SELIDIKI BERKAS PERKARA KASUS DUGAAN SUAP PENGHAPUSAN “RED NOTICE” DJOKO TJANDRA   KEMNAKER OPTIMISTIS “OMNIBUS LAW” RUU CIPTA KERJA AKAN MENGHADIRKAN PERLINDUNGAN LEBIH BAGI PARA PEKERJA   KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA MINTA PRESIDEN JOKOWI MENGHENTIKAN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA   KOMISI X DPR SEBUT KLASTER PENDIDIKAN DITARIK DARI RUU CIPTA KERJA KARENA BANYAK PENOLAKAN DARI BERBAGAI PIHAK   BADAN ANGGARAN DPR SEPAKAT RAPBN 2021 DIBAWA KE SIDANG PARIPURNA   KEMENPAREKRAF SIAPKAN SEJUMLAH STRATEGI PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI SEKTOR PARIWISATA   KOMISIONER KPU IMBAU SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT PILKADA PATUHI PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19   KAMPANYE PILKADA AKAN DIMULAI 26 SEPTEMBER 2020 DAN BERAKHIR PADA 5 DESEMBER 2020   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: 208 TEMPAT USAHA DI JAKARTA DITUTUP SEMENTARA KARENA LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN    PEMPROV DKI JAKARTA AKAN LIBATKAN 26 RUMAH SAKIT SWASTA MENJADI RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN COVID-19   MENTERI PPPA MINTA MASYARAKAT TETAP GUNAKAN MASKER DI RUMAH UNTUK CEGAH PENULARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KELUARGA   MENTERI PPPA SEBUT PIHAKNYA TENGAH MENYUSUN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGKUP KELUARGA   MENTERI AIRLANGGA HARTARTO: PEMERINTAH TENGAH MERANCANG PERPRES & PETA JALAN TERKAIT DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19