Kompas TV nasional berita kompas tv

May Day, Buruh Desak Pemerintah Batalkan RUU Cipta Kerja

Kompas.tv - 1 Mei 2020, 20:55 WIB
may-day-buruh-desak-pemerintah-batalkan-ruu-cipta-kerja
Massa buruh menggelar aksi demontrasi di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020). (Sumber: KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI)
Penulis : Johannes Mangihot

JAKARTA, KOMPASTV – Memperingati Hari Buruh Internasional, sejumlah serikat buruh menyatakan tuntutannya yakni mendesak pemerintah untuk membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Presiden Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih menilai aturan omnibus law RUU Cipta Kerja merugikan hak-hak buruh.

Terlebih beberapa hari belakangan, pemerintah meminta DPR untuk menunda pembahasan kluster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja. Penundaan itu untuk meminta masukan dari publik.

Baca Juga: May Day, Dari Gerakan Baksos Hingga Kemenaker Gelar Rapid Test Untuk Buruh

Menurut Jumisih, dengan adanya penundaan itu, membuktikan adanya kecacatan dalam RUU Cipta Kerja. Sebab, hak-hak buruh perempuan seperti cuti haid, cuti hamil melahirkan atau gugur kandungan akan sangat mungkin hilang karena tidak ada perlindungannya dalam RUU tersebut.

"Kami dari FBLP menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan pembahasan omibus law cipta kerja, bukan penundaan klaster ketenagakerjaan," kata Jumisih dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5/2020). Dikutip dari Kompas.com.

Senada dengan Jumisih, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Mirah Sumirat menyesalkan sikap pemerintah yang masih ngotot membahas RUU Cipta Kerja.

Padahal, sejak awal isi RUU tersebut banyak mendapat kritik dan penolakan dari serikat pekerja dan elemen masyarakat lain.

Baca Juga: May Day di Tengah Pandemi : Bukan Unjukrasa, Buruh di Kalsel Baksos Bagi-bagi Beras

Unuk itu, ASPEK Indonesia mendesak pemerintah menarik kembali RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas di DPR.

Menurutnya, RUU Cipta Kerja hanya menguntungkan pemodal/pengusaha dan sangat merugikan pekerja maupun calon pekerja. RUU tersebut, juga menghilangkan kepastian jaminan kerja, jaminan upah dan jaminan sosial.

"Sehingga rakyat akan semakin sulit mendapatkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang menjadi haknya," ucap Mirah.

 



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.