Kompas TV nasional berita kompas tv

May Day, Buruh Desak Pemerintah Batalkan RUU Cipta Kerja

Jumat, 1 Mei 2020 | 20:55 WIB
may-day-buruh-desak-pemerintah-batalkan-ruu-cipta-kerja
Massa buruh menggelar aksi demontrasi di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020). (Sumber: KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI)

JAKARTA, KOMPASTV – Memperingati Hari Buruh Internasional, sejumlah serikat buruh menyatakan tuntutannya yakni mendesak pemerintah untuk membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Presiden Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih menilai aturan omnibus law RUU Cipta Kerja merugikan hak-hak buruh.

Terlebih beberapa hari belakangan, pemerintah meminta DPR untuk menunda pembahasan kluster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja. Penundaan itu untuk meminta masukan dari publik.

Baca Juga: May Day, Dari Gerakan Baksos Hingga Kemenaker Gelar Rapid Test Untuk Buruh

Menurut Jumisih, dengan adanya penundaan itu, membuktikan adanya kecacatan dalam RUU Cipta Kerja. Sebab, hak-hak buruh perempuan seperti cuti haid, cuti hamil melahirkan atau gugur kandungan akan sangat mungkin hilang karena tidak ada perlindungannya dalam RUU tersebut.

"Kami dari FBLP menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan pembahasan omibus law cipta kerja, bukan penundaan klaster ketenagakerjaan," kata Jumisih dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5/2020). Dikutip dari Kompas.com.

Senada dengan Jumisih, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Mirah Sumirat menyesalkan sikap pemerintah yang masih ngotot membahas RUU Cipta Kerja.

Padahal, sejak awal isi RUU tersebut banyak mendapat kritik dan penolakan dari serikat pekerja dan elemen masyarakat lain.

Baca Juga: May Day di Tengah Pandemi : Bukan Unjukrasa, Buruh di Kalsel Baksos Bagi-bagi Beras

Unuk itu, ASPEK Indonesia mendesak pemerintah menarik kembali RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas di DPR.

Penulis : Johannes Mangihot

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:24
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19