Kompas TV nasional berita kompas tv

May Day, Buruh Desak Pemerintah Batalkan RUU Cipta Kerja

Jumat, 1 Mei 2020 | 20:55 WIB
may-day-buruh-desak-pemerintah-batalkan-ruu-cipta-kerja
Massa buruh menggelar aksi demontrasi di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020). (Sumber: KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI)

JAKARTA, KOMPASTV – Memperingati Hari Buruh Internasional, sejumlah serikat buruh menyatakan tuntutannya yakni mendesak pemerintah untuk membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Presiden Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih menilai aturan omnibus law RUU Cipta Kerja merugikan hak-hak buruh.

Terlebih beberapa hari belakangan, pemerintah meminta DPR untuk menunda pembahasan kluster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja. Penundaan itu untuk meminta masukan dari publik.

Baca Juga: May Day, Dari Gerakan Baksos Hingga Kemenaker Gelar Rapid Test Untuk Buruh

Menurut Jumisih, dengan adanya penundaan itu, membuktikan adanya kecacatan dalam RUU Cipta Kerja. Sebab, hak-hak buruh perempuan seperti cuti haid, cuti hamil melahirkan atau gugur kandungan akan sangat mungkin hilang karena tidak ada perlindungannya dalam RUU tersebut.

"Kami dari FBLP menuntut kepada pemerintah untuk membatalkan pembahasan omibus law cipta kerja, bukan penundaan klaster ketenagakerjaan," kata Jumisih dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5/2020). Dikutip dari Kompas.com.

Senada dengan Jumisih, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Mirah Sumirat menyesalkan sikap pemerintah yang masih ngotot membahas RUU Cipta Kerja.

Penulis : Johannes Mangihot


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:02
FORMAPPI: DPR MASIH PERTAHANKAN RUU KONTROVERSIAL DI PROLEGNAS PRIORITAS 2021   DPRD JABAR MINTA PEMBANGUNAN TOL CILEUNYI-SUMEDANG-DAWUAN DIPERCEPAT   MENTERI PPPA I GUSTI AYU BINTANG: PENGESAHAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL TAK DAPAT DITUNDA LAGI   PEMKAB BANYUWANGI, JATIM, JADIKAN SITUS WATUKEBO MUSEUM SITUS TERBUKA   KPU TUNJUK ILHAM SAPUTRA SEBAGAI PELAKSANA TUGAS KETUA KPU GANTIKAN ARIEF BUDIMAN   MENDESA PDTT KLAIM PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA TINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA   PALANG MERAH INDONESIA: PENERIMA VAKSIN COVID-19 TIDAK BISA LANGSUNG DONOR DARAH    IDI NILAI OPSI VAKSIN MANDIRI HARUS ADA AGAR VAKSINASI BERJALAN CEPAT   DINKES DKI MINTA KAPASITAS RS RUJUKAN UNTUK PASIEN COVID-19 DITAMBAH HINGGA 40 PERSEN   MENTERI PPPA I GUSTI AYU BINTANG: PEREMPUAN KEKUATAN BANGSA HADAPI PANDEMI COVID-19   KEMENKES: MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN TETAP PENTING MESKI SUDAH DIVAKSIN   IDI: VAKSIN COVID-19 AKAN BEKERJA MEMBERIKAN ANTIBODI SETELAH HARI KE-14 PELAKSANAAN VAKSIN KEDUA   IDI IMBAU MASYARAKAT KURANGI KEGIATAN BERKERUMUN ATAU BEPERGIAN SETELAH VAKSINASI   GUBERNUR DKI ANIES BASWEDAN: MESKI SUDAH DIVAKSIN, TETAP HARUS DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN