Kompas TV nasional berita kompas tv

ICW: Ada Kesan Presiden Membiarkan Konflik Kepentingan di Jajaran Stafsus

Jumat, 24 April 2020 | 21:56 WIB
icw-ada-kesan-presiden-membiarkan-konflik-kepentingan-di-jajaran-stafsus
Presiden Joko Widodo memperkenalkan 7 orang yang menjadi staf khususnya. Pengumuman itu dilakukan di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2019). (Sumber: KOMPAS.com/Ihsanuddin)

JAKARTA, KOMPASTV - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Presiden Joko Widodo tidak tegas kepada staf khusus milenial pilihannya sendiri. 

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menilai seharusnya Presiden Jokowi memecat staf khusus yang diduga memiliki konflik kepentingan sebelum menyatakan mengundurkan diri. 

"Harusnya ketika ada potensi konflik kepentingan, Presiden Jokowi bisa memanggil yang bersangkutan dan itu sudah clear secara jelas ada konflik kepentingan. Maka Pak Jokowi harus segera memecat yang bersangkutan," kata Kurnia dalam sebuah diskusi, Jumat (24/4/2020).

Baca Juga: Eks Komisioner KPK Ingatkan Stafsus Presiden, Konflik Kepentingan Tangga Menuju Korupsi

Peneliti ICW lainnya, Egi Primayogha, menilai ada kesan Presiden Jokowi membiarkan adanya konflik kepentingan di jajaran stafsus. 

Bahkan hingga dugaan konflik kepentingan tersebut ricuh di publik, Jokowi tidak memberikan respons. Baik pemecatan maupun penjelasan.

"Artinya masalah juga ada di Presiden Jokowi. Dia tidak paham etika publik dan membiarkan adanya konflik kepentingan," kata Egi. 

Editor : Johannes Mangihot

1
2



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:53
STAF KHUSUS KETUA DEWAN PENGARAH BPIP ROMO BENNY SUSETYO MINTA MASYARAKAT LAPOR JIKA TEMUKAN GERAKAN KOMUNISME    PEMKOT DENPASAR, BALI, KESULITAN CARI HOTEL TEMPAT KARANTINA PASIEN COVID-19   SATPOL PP BANDUNG, JAWA BARAT, KUMPULKAN DENDA RP 47 JUTA DARI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN    WAKIL BUPATI KUBU RAYA, KALBAR, SUJIWO, UMUMKAN DIRINYA TERINFEKSI COVID-19   SOAL IZIN UMRAH, KEMENAG SEBUT PIHAKNYA MASIH MENUNGGU DAN BERKOORDINASI DENGAN PIHAK PERWAKILAN DI KJRI JEDDAH    DITJEN KEMENAG: BELUM ADA KEPASTIAN TERKAIT IZIN KEBERANGKATAN JEMAAH UMRAH INDONESIA   WAGUB DKI SEBUT MOBILITAS WARGA TURUN SELAMA PENERAPAN PSBB   WAGUB DKI SEBUT RUMAH PASIEN COVID-19 YANG JALANI ISOLASI MANDIRI HARUS DIBERI TANDA AGAR PETUGAS DAN MASYARAKAT TAHU   GUBERNUR BANTEN WAHIDIN HALIM MENILAI PEMBERIAN SANKSI SOSIAL BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN TIDAK EFEKTIF   PEMKAB TASIKMALAYA, JAWA BARAT, UNGKAP 86 ORANG TERKONFIRMASI COVID-19 DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN   BUPATI CIREBON IMRON ROSYADI TERBITKAN SURAT EDARAN PENIADAAN TRADISI MAULUDAN AKIBAT PANDEMI COVID-19   KOORDINATOR OPERASIONAL RSD WISMA ATLET: PERSENTASE KESEMBUHAN PASIEN COVID-19 MENINGKAT DARI 71 MENJADI 75 PERSEN   PEMKOT SERANG, BANTEN, SIAPKAN 5 RUMAH SAKIT RUJUKAN COVID-19 SETELAH KASUS POSITIF KORONA MENINGKAT   LIPI: PILKADA SAAT PANDEMI BUKANLAH SIKAP BIJAK DARI PEMERINTAHAN DEMOKRATIS YANG TERBENTUK ATAS KEHENDAK RAKYAT