Kompas TV bisnis kebijakan

"Stay At Home Order", Pembatasan Sosial Ala Amerika Serikat

Rabu, 15 April 2020 | 12:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Satu per satu pemerintah daerah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pertama Ibu Kota DKI Jakarta, kemudian Bogor, Depok dan Bekasi sudah mengantongi izin serupa. 

Jika Indonesia menerapkan PSBB, Amerika Serikat mengenal istilah "Stay at Home Order", perintah untuk tetap di rumah.

Yang pertama kali menerapkan "Stay at Home Order" adalah negara bagian California, pada pertengahan Maret.

Kini setidaknya aturan untuk tetap tinggal di rumah sudah diadopsi 42 negara bagian, berdasarkan data per 7 April yang dirangkum oleh The New york Times.

Texas dan New York adalah beberapa diantaranya.

Ada pula yang menerapkan secara parsial, yakni Wyoming, Utah dan Oklahoma.

Dan yang memilih untuk tidak menerapkan "Stay at Home Order" seperti Nebraska dan Iowa.

Negara bagian New York menerjemahkan aturan peringatan tetap di rumah ini dengan "New York State On PAUSE", Policies, that Assure, Uniform, Safety, for Everyone.

Yakni sepuluh langkah yang harus dijalankan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Namun aturan dasarnya ada 2.

Pertama, hanya beberapa bisnis atau usaha yang esensial atau penting  seperti farmasi dan kebutuhan pangan yang boleh beroperasi.

Sementara prinsip dasar kedua adalah tetap di rumah, sehingga secara bertahap seratus persen tenaga kerja berada di rumah, di luar bisnis dasar tadi.

Kalau pun harus keluar rumah hanya untuk hal-hal penting, seperti membeli bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari, itu pun harus mematuhi protokol pencegahan Covid-19, termasuk belanja harus seorang diri dan menjaga jarak six feet atau 6 kaki atau sekitar 2 meter.

Editor : Reny Mardika



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:51
STAF KHUSUS KETUA DEWAN PENGARAH BPIP ROMO BENNY SUSETYO MINTA MASYARAKAT LAPOR JIKA TEMUKAN GERAKAN KOMUNISME    PEMKOT DENPASAR, BALI, KESULITAN CARI HOTEL TEMPAT KARANTINA PASIEN COVID-19   SATPOL PP BANDUNG, JAWA BARAT, KUMPULKAN DENDA RP 47 JUTA DARI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN    WAKIL BUPATI KUBU RAYA, KALBAR, SUJIWO, UMUMKAN DIRINYA TERINFEKSI COVID-19   SOAL IZIN UMRAH, KEMENAG SEBUT PIHAKNYA MASIH MENUNGGU DAN BERKOORDINASI DENGAN PIHAK PERWAKILAN DI KJRI JEDDAH    DITJEN KEMENAG: BELUM ADA KEPASTIAN TERKAIT IZIN KEBERANGKATAN JEMAAH UMRAH INDONESIA   WAGUB DKI SEBUT MOBILITAS WARGA TURUN SELAMA PENERAPAN PSBB   WAGUB DKI SEBUT RUMAH PASIEN COVID-19 YANG JALANI ISOLASI MANDIRI HARUS DIBERI TANDA AGAR PETUGAS DAN MASYARAKAT TAHU   GUBERNUR BANTEN WAHIDIN HALIM MENILAI PEMBERIAN SANKSI SOSIAL BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN TIDAK EFEKTIF   PEMKAB TASIKMALAYA, JAWA BARAT, UNGKAP 86 ORANG TERKONFIRMASI COVID-19 DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN   BUPATI CIREBON IMRON ROSYADI TERBITKAN SURAT EDARAN PENIADAAN TRADISI MAULUDAN AKIBAT PANDEMI COVID-19   KOORDINATOR OPERASIONAL RSD WISMA ATLET: PERSENTASE KESEMBUHAN PASIEN COVID-19 MENINGKAT DARI 71 MENJADI 75 PERSEN   PEMKOT SERANG, BANTEN, SIAPKAN 5 RUMAH SAKIT RUJUKAN COVID-19 SETELAH KASUS POSITIF KORONA MENINGKAT   LIPI: PILKADA SAAT PANDEMI BUKANLAH SIKAP BIJAK DARI PEMERINTAHAN DEMOKRATIS YANG TERBENTUK ATAS KEHENDAK RAKYAT