Kompas TV nasional sapa indonesia

PSBB Akan Diterapkan di Jakarta, Pemerintah Siapkan Sanksi Tegas

Rabu, 8 April 2020 | 11:36 WIB

KOMPAS.TV - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, resmi mengumumkan penerapan status DKI Jakarta dengan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona.

Terhitung mulai Jumat 10 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai sektor.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan ada tindakan tegas bagi masyarakat yang mengabaikan jarak sosial selama kebijakan berlaku.

Pembatasan sosial di Ibu Kota akan berdampak pada jam operasional angkutan publik yakni mulai pukul 6 pagi hingga 6 sore dengan kuota angkut penumpang hanya 50% dari jumlah normal.

Selama dua hari, mulai 8 April 2020, Pemprov DKI Jakarta akan menjalankan sosialisasi PSBB kepada masyarakat lewat beragam media.

Anies menyebut satuan polisi bersama TNI akan menindak tegas masyarakat yang tidak menjaga jarak aman.

Warga hanya diperkenankan berkerumun maksimal 5 orang. PSBB akan diberlakukan selama 2 pekan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, selama pemberlakuan PSBB Pemprov DKI terus menjalankan fungsi pelayanan. Pembatasan hanya berlaku bagi dunia usaha kecuali ada 8 sektor.

Analis Kebijakan Publik, Agus Pambagio menyebutkan PSBB ini harus lebih kuat dari program social distancing. Jangan sampai penerapannya hanya sekedar “mengganti nama” saja.

Harus ada sanksi tegas apabila ada masyarakat yang melanggar sehingga aparat keamanan dapat bergerak menertibkan warga.

Saat ini, aturan-aturan resmi terkait PSBB beserta sanksinya sedang dalam pembabhasan pihak pemerintah.

Penulis : Anjani Nur Permatasari




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
19:26
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DKI: UJI EMISI SEPEDA MOTOR SECARA MASIF MASIH DALAM TAHAP PERSIAPAN    KETUA KOMISI D DPRD DKI IDA MAHMUDAH DUKUNG RENCANA PEMPROV GUNAKAN RTH SEBAGAI TEMPAT PENAMPUNGAN AIR SAAT BANJIR   MENPAN RB: PEMERINTAH BERENCANA BUKA PENERIMAAN ASN DAN GURU DENGAN SKEMA PPPK   MENPAN RB: PEMERINTAH BERENCANA BUKA PENERIMAAN ASN DAN GURU DENGAN SKEMA PPPK   TEKAN PENYEBARAN COVID-19, WAKIL KETUA DPR AZIS SYAMSUDDIN MINTA PEMERINTAH PERKETAT MOBILITAS MASYARAKAT   WAPRES MA'RUF AMIN: PEMERINTAH INGIN AKUISISI TALENTA TERBAIK BANGSA MELALUI SELEKSI CALON ASN 2021   WAPRES MA'RUF AMIN INGATKAN PANDEMI COVID-19 JADI PELAJARAN PENTING UNTUK PENATAAN BIROKRASI DI TANAH AIR   WAPRES MINTA SELURUH KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMDA SELESAIKAN REFORMASI BIROKRASI SEBELUM AKHIR JUNI 2021   PRESIDEN JOKOWI NILAI INDONESIA PERLU LEBIH BANYAK UMKM YANG MENJADI EKSPORTIR   PRESIDEN JOKOWI: RISET DAN INOVASI YANG DIHASILKAN OLEH PERGURUAN TINGGI HARUS BISA BERMANFAAT UNTUK MASYARAKAT   KPU SEBUT SUDAH KLARIFIKASI KEWARGANEGARAAN BUPATI TERPILIH SABU RAIJUA KE DISDUKCAPIL KOTA KUPANG   KETUA KOMISI II DPR AHMAD DOLI KURNIA NILAI RUU PEMILU DIPERLUKAN UNTUK SEMPURNAKAN SISTEM POLITIK & DEMOKRASI RI   KOMNAS PEREMPUAN NILAI PERUSAHAAN SEHARUSNYA JAMIN PEGAWAI YANG ALAMI KEKERASAN SEKSUAL TETAP BEKERJA   JUBIR SATGAS WIKU ADISASMITO PASTIKAN VAKSIN COVID-19 MASIH EFEKTIF LAWAN MUTASI VIRUS KORONA B117 ASAL INGGRIS