Kebijakan PSBB Dinilai Tak Efektif, Pengamat: Banyak Ide Bagus dari Daerah, Tapi Dimentahkan Pusat

JAKARTA, KOMPAS TV - Kebijakan pemerintah yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dianggap tidak efektif dalam mengendalikan wabah virus corona atau Covid-19.

Presiden Institut Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan, menilai pemerintah terkesan tidak mau mendengarkan usulan-usulan pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Saya kira pemerintah pusat harus mengoreksi kebijakan-kebijakannya, termasuk PSBB itu," kata Djohermansyah dalam diskusi bertema  'Daerah Menghadapi Corona' yang diselenggarakan Populi Center dan Smart FM Network, Sabtu (4/4/2020).

Ia menilai PSBB merupakan kebijakan setengah hati yang dilakukan pemerintah pusat. Kebijakan PSBB, kata dia, sama sekali tidak memberikan ketegasan bagi masyarakat dalam menghadapi situasi saat ini.

Baca Juga: Ikuti Jejak Anies Baswedan, Ridwan Kamil Bakal Ajukan ke Pusat PSBB untuk Wilayah Jabar

"PSBB ini masih setengah hati. PSBB belum tegas, belum keras, dihadapkan pada kondisi masyarakat Indonesia yang tingkat kedisiplinannya masih rendah," ujarnya.

Djohermansyah menuturkan, presiden seharusnya memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Ia mencatat, banyak sejumlah usulan menarik yang datang dari pemerintah daerah. Namun, ide-ide tersebut dimentahkan Presiden Jokowi.

"Satu, ada daerah yang memberlakukan jam malam. Itu ide bagus. Jadi jangan enggak boleh. Karena mereka lihat banyak orang kumpul-kumpul di warung kopi, ada pasar kaget malam-malam. Pejabat-pejabat di ibu kota ini mana tahu," kata Djohermansyah.

"Kedua, menyetop bus antarprovinsi. Itu juga ide bagus untuk menahan mobilitas penduduk yang bandel-bandel ini. Mau mudik, no mudik.”

Ia mengatakan, saat ini pemerintah tidak bisa sekadar mengeluarkan instruksi yang bersifat imbauan. Pemerintah pusat harus menetapkan kebijakan yang tegas.