Tito Karnavian : Pembatasan Akses Wilayah Harus Menghitung Dampak Ekonomi dan Kesiapan Logistik

KOMPAS.TV - Presiden Jokowi meminta agar kebijakan pembatasan sosial berskala besar diterapkan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di Tanah Air.

Presiden juga meminta para menteri membuat regulasi yang mengatur penerapan pembatasan sosial berskala besar, supaya daerah dapat menerapkan kebijakan yang sejalan dengan Pemerintah Pusat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan rencana pembatasan akses wilayah yang dilakukan oleh kepala daerah harus turut menghitung dampak ekonomi dan kesiapan logistik untuk daerah tersebut.

Jika pembatasan wilayah dilakukan, kepala daerah diharapkan dapat mempersiapkan logistik yang cukup untuk kebutuhan masyarakat.

Beberapa pemerintah kotamadya dan kabupaten, kini memutuskan membatasi akses ke wilayah mereka.

Wali Kota Tasikmalaya, salah satunya.

Ia memperketat pergerakan warga yang masuk dari sejumlah daerah yang telah terjangkit virus corona.

Kebijakan ini diambil, menyusul jumlah penambahan pasien coronayang semakin meningkat.

Saat ini, pasien positif terinfeksi virus korona di wilayah Tasikmalaya sebayak 5 orang dan 213 Orang Dalam Pemantauan (ODP).

Selain Tasikmalaya, upaya pembatasan akses juga dilakukan di Tegal, Jawa Tengah.

Tak tanggung-tanggung, ada 49 titik yang ditutup.

Wali kota Tegal memimpin langsung penutupan jalan utama.

Jalan ditutup dengan memasang pembatas jalan, yang terbuat dari beton.

Penutupan akes jalan dilakukan mulai hari ini hingga 30 Juli 2020 mendatang. 

Pembatasan akses wilayah banyak dilakukan di sejumlah negara untuk menghentikan penyebaran virus corona.

Namun, seperti pesan Presiden kebutuhan harian warga harus tetap terpenuhi.