HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional sapa indonesia

Bila Ada Karantina Wilayah Corona, Bagaimana dengan Mudik Lebaran?

Minggu, 29 Maret 2020 | 01:28 WIB

KOMPAS.TV - Keputusan pemerintah untuk segera mengeluarkan PP atau Peraturan Pemerintah tentang karantina wilayah tentu akan membawa dampak besar terhadap seluruh sendi kehidupan warga di suatu wilayah yang dikunci.

Lantas, bagaimana jaminan pemenuhan hak dasar warga mampu dipenuhi pemerintah selama masa karantina? Dan akan seperti apa prediksi ekonomi kita menjelang Lebaran?

Sejumlah kepala daerah akhirnya mengambil keputusan melakukan karantina wilayah atau lockdown lokal untuk mencegah penyebaran virus corona di wilayahnya.

Kian mendesaknya situasi akibat penyebaran wabah corona, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa akan memutuskan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai karantina wilayah. PP karantina wilayah tersebut nantinya akan mengatur keluar-masuknya kendaraan hingga larangan mudik pada Mei 2020.

Penyusunan prosedur rancangan PP tersebut pun harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub juga merekomendasikan masyarakat untuk tidak mudik Lebaran demi mencegah meluasnya sebaran wabah corona atau Covid-19 di kampung halaman para pemudik.

Editor : Christandi Dimas



VIDEO REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
00:51
PERKUAT LINI SERANG, ARSENAL TERTARIK DATANGKAN PEMAIN NEWCASTLE, ALLAN SAINT MAXIMIN   MANCHESTER UNITED TERTARIK DATANGKAN PEMAIN WOLVERHAMPTON, ADAMA TRAORE   NEMANJA MATIC SEPAKAT PERPANJANG KONTRAK DI MANCHESTER UNITED HINGGA 2023   POLISI DALAMI PENGAMBILAN JENAZAH PASIEN COVID-19 DI RSUD DAYA MAKASSAR   KPK DALAMI ALIRAN UANG DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI PENJUALAN DAN PEMASARAN PADA PT DIRGANTARA INDONESIA   MENPAN RB TJAHJO KUMOLO PASTIKAN TAK ADA SELEKSI CPNS DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN INI   MENAKER IDA FAUZIAH TEGASKAN PEMERINTAH TERUS ADVOKASI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA   PANDEMI KORONA, BKSDA GARUT, JAWA BARAT, PERKETAT IZIN PENDAKIAN KE GUNUNG GUNTUR   MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN PASTIKAN PEMBUATAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN UNTUK KAPAL DI ATAS 30 GT SATU JAM   KPK EKSEKUSI TERDAKWA PENYUAP EKS KOMISIONER KPU WAHYU SETIAWAN, SAEFUL BAHRI, KE LAPAS SUKAMISKIN   KOMISI II DPR MINTA KEMENPAN RB TINGKATKAN KEMAMPUAN ASN MANFAATKAN TEKNOLOGI SELAMA BEKERJA DARI RUMAH   DISDIKPORA CATAT SEBAGIAN BESAR SD DAN SMP DI GUNUNGKIDUL, YOGYAKARTA, KEKURANGAN MURID   KETUA GUGUS TUGAS COVID-19 JAWA BARAT OPTIMISTIS KEGIATAN KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN CEPAT PULIH   KEMENDAGRI: KUOTA PPDB JALUR ZONASI DKI JAKARTA SUDAH SESUAI PERMENDIKBUD