HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional sapa indonesia

Peraturan Karantina Wilayah Corona akan Segera Dikeluarkan Pemerintah

Minggu, 29 Maret 2020 | 00:20 WIB

KOMPAS.TV - Keputusan pemerintah untuk segera mengeluarkan PP atau Peraturan Pemerintah tentang karantina wilayah tentu akan membawa dampak besar terhadap seluruh sendi kehidupan warga di suatu wilayah yang dikunci.

Lantas, bagaimana jaminan pemenuhan hak dasar warga mampu dipenuhi pemerintah selama masa karantina? Dan akan seperti apa prediksi ekonomi kita menjelang Lebaran?

Sejumlah kepala daerah akhirnya mengambil keputusan melakukan karantina wilayah atau lockdown lokal untuk mencegah penyebaran virus corona di wilayahnya.

Kian mendesaknya situasi akibat penyebaran wabah corona, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa akan memutuskan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai karantina wilayah. PP karantina wilayah tersebut nantinya akan mengatur keluar-masuknya kendaraan hingga larangan mudik pada Mei 2020.

Penyusunan prosedur rancangan PP tersebut pun harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub juga merekomendasikan masyarakat untuk tidak mudik Lebaran demi mencegah meluasnya sebaran wabah corona atau Covid-19 di kampung halaman para pemudik.

Editor : Christandi Dimas



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
20:08
MENKO PEREKONOMIAN: PEMERINTAH SIAPKAN SOP SKENARIO KENORMALAN BARU UNTUK SEJUMLAH SEKTOR USAHA    KEMENAKER MENCATAT ADA 519 PERUSAHAAN YANG BELUM MEMBAYARKAN THR KEAGAMAAN KE KARYAWAN   BPTJ TEGASKAN PENUMPANG PESAWAT KE DKI JAKARTA WAJIB TUNJUKKAN HASIL PCR SERTA SURAT IZIN KELUAR MASUK JABODETABEK    KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19: TNI-POLRI HADIR DI RUANG PUBLIK BUKAN UNTUK TIMBULKAN KEGADUHAN   MENKO PEREKONOMIAN AIRLANGGA HARTARTO BELUM BISA PASTIKAN MAL DI JAKARTA BUKA 5 JUNI 2020   HARGA MINYAK BELUM STABIL, PERTAMINA JAGA PRODUKSI HULU MIGAS   MENAG SEBUT PERIBADATAN DI RUMAH IBADAH AKAN DIBUKA SECARA BERTAHAP DENGAN MENAATI PROTOKOL KENORMALAN BARU   PEMDA YOGYAKARTA PERPANJANG STATUS TANGGAP DARURAT VIRUS KORONA HINGGA 30 JUNI 2020   MENDESA PDTT ABDUL HALIM ISKANDAR: 47.030 DESA SUDAH TERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA   MENDESA PDTT: ADA 38 KABUPATEN/KOTA YANG PROGRES PENYALURAN DANA DESANYA MASIH NOL PERSEN   KETUA GUGUS TUGAS COVID-19: PENGERAHAN PERSONEL TNI-POLRI BUKAN UNTUK BUAT MASYARAKAT TAKUT DAN KHAWATIR   KEMENTERIAN LUAR NEGERI: ARAB SAUDI BELUM PUTUSKAN SOAL PELAKSANAAN IBADAH HAJI 2020   SULIT TAMPILKAN WISATA BUDAYA SAAT KENORMALAN BARU, BALI INGIN GENJOT WISATA ALAM   PRESIDEN JOKOWI MINTA PROTOKOL TATANAN NORMAL BARU DISOSIALISASIKAN SECARA MASIF KE MASYARAKAT