Kompas TV nasional sapa indonesia

Peraturan Karantina Wilayah Corona akan Segera Dikeluarkan Pemerintah

Minggu, 29 Maret 2020 | 00:20 WIB

KOMPAS.TV - Keputusan pemerintah untuk segera mengeluarkan PP atau Peraturan Pemerintah tentang karantina wilayah tentu akan membawa dampak besar terhadap seluruh sendi kehidupan warga di suatu wilayah yang dikunci.

Lantas, bagaimana jaminan pemenuhan hak dasar warga mampu dipenuhi pemerintah selama masa karantina? Dan akan seperti apa prediksi ekonomi kita menjelang Lebaran?

Sejumlah kepala daerah akhirnya mengambil keputusan melakukan karantina wilayah atau lockdown lokal untuk mencegah penyebaran virus corona di wilayahnya.

Kian mendesaknya situasi akibat penyebaran wabah corona, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa akan memutuskan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai karantina wilayah. PP karantina wilayah tersebut nantinya akan mengatur keluar-masuknya kendaraan hingga larangan mudik pada Mei 2020.

Penyusunan prosedur rancangan PP tersebut pun harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub juga merekomendasikan masyarakat untuk tidak mudik Lebaran demi mencegah meluasnya sebaran wabah corona atau Covid-19 di kampung halaman para pemudik.

Editor : Christandi Dimas



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
06:17
KPU MAKASSAR BATASI SUMBANGAN DANA KAMPANYE BAGI PASLON MAKSIMAL RP 95,6 MILIAR   PANGLIMA TNI MARSEKAL HADI TJAHJANTO PASTIKAN NETRALITAS TNI DALAM PILKADA 2020   LPSK SIAP BERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA SAKSI KASUS PENEMBAKAN PENDETA DI PAPUA    POLRES EMPAT LAWANG, SUMSEL, GAGALKAN PENYELUNDUPAN 748 KILOGRAM GANJA KERING ASAL ACEH   KEMDIKBUD MINTA PESERTA DAN TENAGA PENDIDIK LAPOR PADA SEKOLAH JIKA BELUM DAPATKAN KUOTA INTERNET    GUBERNUR JATENG GANJAR PRANOWO SEBUT SUDAH TAK ADA ZONA MERAH COVID-19 DI JAWA TENGAH   CEGAH PENULARAN COVID-19 DI KALANGAN LANSIA, PEMKOT SURABAYA BERI ALAT PENGUKUR KADAR OKSIGEN DAN VITAMIN KE LANSIA   WAPRES MA'RUF AMIN: PEMUKA AGAMA BERPERAN PENTING CEGAH PENULARAN COVID-19   KETUA BAWASLU SEBUT PILKADA DI TENGAH PANDEMI KORONA TIDAK MUDAH   KASUS COVID-19 MELONJAK, PEMKAB LEBAK BERENCANA TERAPKAN PSBB MULAI 1-20 OKTOBER 2020   PEMPROV BANGKA BELITUNG TERBITKAN KEBIJAKAN LARANGAN ISOLASI MANDIRI PASIEN COVID-19 CEGAH KLASTER KELUARGA   KEPALA SATPOL PP JAKARTA PUSAT SEBUT PELANGGAN MASKER DI JAKPUS MENURUN PADA MINGGU KEDUA PSBB   KETUA KOMITE PENANGANAN COVID-19: TINGKAT KETERISIAN TEMPAT TIDUR RS COVID-19 SECARA NASIONAL CAPAI 46,29 PERSEN    KETUA SATGAS COVID-19: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN USUL HARGA STANDAR TES USAP RP 797.000