HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Pemerintah Pertimbangkan Penundaan Pilkada Serentak 2020

Kamis, 26 Maret 2020 | 22:17 WIB
pemerintah-pertimbangkan-penundaan-pilkada-serentak-2020
Wakil Presiden Maruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta. (Sumber: RAKHMAT NUR HAKIM/KOMPAS.com)

JAKARTA, KOMPASTV – Pemerintah mempertimbangkan penundaan Pilkada serentak 2020 mengingat bencana wabah virus corona yang sedang terjadi.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan pertimbangan penundaan Pilkada serentak 2020 akan dilihat dari perkembangan situasi penanganan virus corona di Tanah Air. Menurut Ma’ruf jika melihat situasi sekarang, besar kemungkinan Pilkada serentak 2020 akan ditunda.

Diketahui Pilkada serentak 2020 akan berlangsung pada akhir September 2020, namun tahapan Pilkada seperti verifikasi syarat dukungan calon perseorangan hingga pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Baca Juga: Aceh, Sumbar, dan Sulteng Umumkan Kasus Positif Corona Perdana

Ma’ruf menambahkan pemerintah juga akan melihat payung hukum yang bisa diterapkan apabila penundaan tersebut terjadi. Jika perubahan undang-undang (UU) tidak memungkinkan, maka bisa dilakukan melalui peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu).

"Tapi itu akan ditetapkan pada saatnya, ketika sudah dipastikan pertama bahwa Pilkada diundur. Lalu jika tidak mungkin perubahan UU, kita gunakan Perppu," ujar Ma’ruf saat wawancara melalui video conference dengan wartawan, Kamis (26/3/2020).

Sebelumnya KPU resmi menerbitkan surat keputusan penundaan tahapan Pilkada 2020 yang tertuang dalam surat bernomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani Ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020.

Penulis : Johannes Mangihot

1
2



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
17:05
CEGAH PENYEBARAN VIRUS KORONA, KEMENTERIAN PAN-RB LARANG SELURUH ASN MUDIK SAAT LEBARAN 2020   KEMENTERIAN PAN-RB: KEBIJAKAN KERJA DARI RUMAH BAGI ASN DIPERPANJANG HINGGA 21 APRIL 2020   ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS KORONA, GUBERNUR SUMATERA BARAT MINTA PERBATASAN DARAT DAN LAUT DIPERKETAT   DAMPAK VIRUS KORONA, KERETA BANDARA SOEKARNO-HATTA KURANGI JADWAL OPERASIONAL HANYA 10 PERJALANAN   GUGUS TUGAS PENANGANAN COVID-19 MENYATAKAN CAIRAN DISINFEKTAN SEHARUSNYA HANYA DISEMPROTKAN PADA BENDA MATI   GUGUS TUGAS PENANGANAN COVID-19: CAIRAN DISINFEKTAN KURANG EFEKTIF LINDUNGI MANUSIA DARI VIRUS KORONA   KEMENAG AKAN SIAPKAN ASRAMA HAJI SEBAGAI ALTERNATIF RUMAH SAKIT DARURAT PASIEN VIRUS KORONA   MENDAGRI KELUARKAN SURAT EDARAN SOAL PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGANAN VIRUS KORONA DI DAERAH   KEMENLU: 122 WNI DINYATAKAN POSITIF VIRUS KORONA PER 30 MARET 2020   YLBHI MINTA DPR BATALKAN PEMBAHASAN "OMNIBUS LAW" RUU CIPTA KERJA DAN PRIORITASKAN PENANGANAN KORONA   FRAKSI PKS DPRD DKI MINTA PEMPROV DKI PASTIKAN KETERSEDIAAN PANGAN UNTUK WARGA JIKA TERAPKAN "LOCKDOWN"   PRESIDEN JOKOWI AKAN TERBITKAN PERPRES DAN INPRES UNTUK MENGATUR ARUS MUDIK LEBARAN 2020   PRESIDEN MINTA GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA TINGKATKAN PENGAWASAN PEMUDIK DI WILAYAH MASING-MASING   PRESIDEN JOKOWI MENILAI PERLU LANGKAH TEGAS UNTUK CEGAH MASYARAKAT DI WILAYAH JABODETABEK MUDIK