HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional sapa indonesia

Kontroversi Rapid Test Corona anggota DPR

Rabu, 25 Maret 2020 | 11:31 WIB

JAKARTA, KOMPASTV - Pernyataan presiden disampaikan menjawab pertanyaan, apakah perlu anggota DPR dan keluarganya menjalani tes cepat virus corona? Dengan diplomatis, presiden menegaskan rapid test diprioritaskan untuk orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan tenaga medis beserta keluarganya.

Kabar anggota DPR dan keluarganya akan mendapatkan fasilitas tes cepat virus corona menimbulkan polemik luas di masyarakat. Pasalnya, banyak warga yang lebih membutuhkan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan tes cepat virus corona untuk anggota DPR dan keluarganya tidak menggunakan anggaran negara melainkan membeli secara patungan.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia juga menilai tes cepat virus corona untuk anggota DPR dan keluarganya belum tepat. Meskipun menggunakan biaya sendiri, tes cepat virus corona untuk anggota DPR dan keluarganya belum tepat karena masih banyak kelompok rentan lain yang lebih remembutuhkan.

Tes cepat virus corona tak sembarangan dilakukan. Selain untuk penapisan kelompok rentan seperti ODP, PDP, maupun tenaga medis tes cepat virus corona sendiri bertujuan untuk mendeteksi sebaran infeksi covid-19 di tengah masyatakat.

Rencana anggota DPR dan keluarganya untuk menjalani rapid test atau tes cepat virus corona menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Banyak yang menilai ada kelompok rentan lain yang lebih membutuhkan.
Mengapa anggota dewan merasa perlu rapid test?

Editor : edika ipelona



VIDEO REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KOMPAS BISNIS

Harga Emas Semakin Berkilau

Selasa, 7 Juli 2020 | 22:19 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
22:39
KEMENKOP UKM MINTA PARA UMKM DI SEKTOR PERTANIAN BISA MEMANFAATKAN RUANG DIGITALISASI ATAU GO DIGITAL   MENDIKBUD NADIEM MAKARIM: PEMBELAJARAN JARAK JAUH BISA DITERAPKAN PERMANEN SETELAH PANDEMI KORONA SELESAI   MENKEU SRI MULYANI SEBUT PENYALURAN PROGRAM KREDIT MODAL KERJA UNTUK UMKM BISA MENCAPAI RP 100 TRILIUN   MENAKER IDA FAUZIYAH AKAN MEMBANGUN DUA BALAI LATIHAN KERJA UNTUK KOMUNITAS PERFILMAN   TOLAK RUU HIP, SEJUMLAH MAHASISWA DARI BERBAGAI UNIVERSITAS GELAR UNJUK RASA DI DEPAN ISTANA KEPRESIDENAN BOGOR   BARESKRIM POLRI TANGKAP TERSANGKA PERETAS 1.309 SITUS PEMERINTAH DAN SWASTA DI SLEMAN, YOGYAKARTA   MENTERI PUPR BASUKI HADIMULJONO SEBUT PENDANAAN MERUPAKAN KENDALA UTAMA PEMBANGUNAN TOL TRANS-SUMATERA    TIONGKOK TARIK PASUKAN DARI PERBATASAN INDIA SETELAH SEMPAT TERJADI BENTROKAN MILITER KEDUA NEGARA   HAMPIR 1,2 JUTA ORANG DI WILAYAH SELATAN KYUSHU, JEPANG, DIMINTA EVAKUASI MANDIRI AKIBAT HUJAN LEBAT   PENYELENGGARA PIALA DUNIA 2022 AKAN BERHENTIKAN SEJUMLAH KARYAWAN DI TENGAH KRISIS EKONOMI AKIBAT PANDEMI   POLISI PERIKSA 7 SAKSI TERKAIT KASUS PEMBONGKARAN PAKSA PETI JENAZAH PASIEN KORONA OLEH WARGA DI JENEPONTO, SULSEL   PEMERINTAH MENYATAKAN AKAN FOKUS KE PROVINSI YANG ALAMI PENINGKATAN ANGKA POSITIF KORONA   SEBANYAK 11 TENAGA MEDIS DI BANTAENG, SULSEL, POSITIF KORONA DIDUGA TERTULAR SAAT MERAWAT PASIEN   KOMNAS PEREMPUAN: PEMERINTAH LEBIH KEDEPANKAN ASPEK EKONOMI DIBANDING PERSPEKTIF HAM DALAM PENANGANAN KORONA