Kompas TV bisnis kebijakan

Hadapi Corona, Pemerintah Tanggung PPh Pasal 21 Industri Manufaktur

Jumat, 13 Maret 2020 | 17:02 WIB

KOMPAS.TV - Persiapan pemerintah untuk menghadapi wabah virus Corona baru, Covid-19, tak hanya dari sisi teknis, tapi juga dari sektor ekonomi.

Jumat (13/3/2020) pagi, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah dampak penyebaran virus Corona.

Salah satunya, adalah pembebasan pajak penghasilan pasal 21, dan pajak pertambahan nilai PPN, bagi para pekerja industri manufaktur.

Sejumlah ramuan stimulus jilid kedua, disiapkan pemerintah demi menahan kelesuan ekonomi akibat penyebaran virus Corona, yang pandemik menghantam dunia.

Stimulus yang akan dikeluarkan pemerintah diharapkan bisa mendorong produksi dan konsumsi rumah tangga, yang rawan terdampak penyebaran virus Corona.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan PPh pasal 21 pada enam bulan ke depan akan dibebaskan oleh pemerintah.

Sedangkan PPh Pasal 22 dan 25, ditangguhkan, diharapkan dengan adanya penundaan pembayaran ini, perusahaan dapat memperkuat cash flow terutama industri manufaktur.

Editor : Aleksandra Nugroho



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
19:56
PANGDAM JAYA UNGKAP ACARA TABUR BUNGA YANG DIHADIRI MANTAN PANGLIMA TNI (PURN) GATOR NURMANTYO TAK DIKETAHUI PEPABRI   HINGGA 1 OKTOBER 2020, PASIEN SEMBUH COVID-19 BERTAMBAH 3.540 MENJADI 218.487 ORANG   PEMERINTAH: KASUS BARU COVID-19 SEBANYAK 4.147 PADA 1 OKTOBER 2020   KEMENKES MENCATAT 43.592 SPESIMEN KORONA DIPERIKSA HARI INI   DIPIMPIN KABARESKRIM, POLISI DAN JAKSA PENELITI GELAR PERKARA KASUS KEBAKARAN GEDUNG UTAMA KEJAKSAAN AGUNG    WAKETUM PAN VIVA YOGA MAULADI: AMIEN RAIS SUDAH TIDAK LAGI MENJADI BAGIAN DARI KELUARGA BESAR PAN   WALI KOTA TANGSEL AIRIN RACHMI DIANY INGATKAN WARGA JAKARTA YANG BERKUNJUNG KE WILAYAHNYA PATUHI PROTOKOL KESEHATAN   DISPERINAKER BADUNG, BALI, MENCATAT 532 PERUSAHAAN PARIWISATA TUTUP AKIBAT PANDEMI COVID-19   KETUA MPR MENDORONG KPU DAN PEMERINTAH KELUARKAN PERPPU PERKUAT SANKSI BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI PILKADA   KETUA MPR MENDORONG KPU DAN PEMERINTAH KELUARKAN PERPPU PERKUAT SANKSI BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI PILKADA   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD: BAGI INDONESIA, VANUATU ITU MENGADA-ADA   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD SEBUT PEMERINTAH BENTUK TIM INVESTIGASI GABUNGAN KASUS PENEMBAKAN PENDETA YEREMIA   JUBIR WAPRES MINTA POLISI UNGKAP MOTIF PELAKU PENYEBAR KOLASE FOTO WAKIL PRESIDEN MA'RUF AMIN   POLISI TANGKAP 2 ORANG DALAM KASUS PENYERANGAN ACARA MIDODARENI DI SOLO, JAWA TENGAH