HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Pengamat Tata Kota: Saya Belum Lihat Infrastruktur Cegah Banjir di Era Anies

Rabu, 26 Februari 2020 | 23:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hujan deras yang menguyur wilayah Jakarta sejak Selasa (25/02/2020) dini hari menyebabkan sejumlah wilayah di ibu kota terendam banjir.

Salah satunya di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.  

Akibatnya, lalu lintas di wilayah itu lumpuh total.  

Warga terpaksa menerobos banjir dengan berjalan kaki atau menggunakan perahu karet.

Banjir juga terjadi di depan rumah sakit angkatan laut Mintoharjo.  

Ketinggian banjir sempat mencapai 50 sentimeter.  

Satu unit mobil pemadam kebakaran didatangkan untuk menyedot banjir.

Banjir juga merendam ratusan rumah di kawasan Jalan Satria, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.  

Banjir setinggi satu meter membuat warga terjebak di rumah mereka.

Polisi  harus  mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu karet.  

Evakuasi diutamakan terhadap warga yang lanjut usia.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, berdasarkan perkiraan BMKG, cuaca ekstrem masih terjadi hingga Maret.

Untuk itu Anies sudah memberikan sembilan arahan ke jajarannya untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir.

Namun  anggota DPRD DKI mengkritik kerja Anies Baswedan dalam menangani banjir.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR Basuki Hadimuljono ikut bicara soal banjir di Jakarta.

Basuki menilai, banjir lantaran kapasitas drainase yang lebih kecil dari curah hujan.  

Untuk itu PUPR akan membangun rumah pompa di sejumlah lokasi untuk menangani banjir dalam jangka panjang.

Pemprov DKI Jakarta harus segera memperbaiki saluran drainase di kawasan yang jadi langganan banjir.

Selain itu perlu juga harus ada pengerukan dan pelebaran tempat penampungan air.

Sambil terus mengingatkan kepada masayarakat agar tidak membuang sampah ke aliran sungai.

Banjir yang lagi-lagi terjadi di Jakarta membuat masyarakat mempertanyakan kerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam menangangani banjir.

Tak hanya itu,  sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta  sepakat membentuk panitia khusus atau pansus banjir untuk mencari solusi mengatasi banjir.

Perlukah  ada pansus seperti ini?

Langkah seperti apa yang harusnya segara dilakukan agar Jakarta tak lagi menjadi kolam raksasa?

Simak dialog bersama anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Jhony Simanjuntak dan Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga, serta anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Syarif.

Penulis : Reny Mardika



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
20:29
PEDULI MEREKA YANG KEHILANGAN PENGHASILAN DI TENGAH PANDEMI KORONA, DENGAN DONASI KE BIT.LY/KONSERAMALDARIRUMAH   KOMPAS TV BERSAMA DIDI KEMPOT DAN SOBAT AMBYAR MENGGELAR KONSER AMAL DARI RUMAH, SABTU, 11 APRIL 2020 PUKUL 19.00 WIB   BACA EPAPER KOMPAS GRATIS DARI RUMAH. GUNAKAN KODE KOMPASWFH. AKSES: KLIK.KOMPAS.ID/EPAPERKOMPAS   BRUNEI DARUSSALAM SEBUT SUDAH 4 HARI TIDAK ADA KASUS BARU VIRUS KORONA DI NEGARANYA   DUA ORANG DI AS DIJERAT DENGAN PASAL TERORISME SETELAH MEREKA MENGKLAIM DENGAN SENGAJA MENYEBARKAN KORONA   PERHIMPUNAN HOTEL & RESTORAN INDONESIA (PHRI): 1.266 HOTEL DI SELURUH INDONESIA DITUTUP SEMENTARA KARENA KORONA   TRANSJAKARTA TERAPKAN PEMBATASAN JUMLAH PENUMPANG SAAT PSBB BESOK DIBERLAKUKAN   13 KORIDOR UTAMA TRANSJAKARTA TETAP BEROPERASI SAAT PSBB BESOK DIBERLAKUKAN   SEBANYAK 4,2 JUTA WARGA DI JABODETABEK AKAN MENDAPAT BANSOS SEMBAKO DARI PEMERINTAH   PEMERINTAH ANGGARKAN RP 360 MILIAR UNTUK INSENTIF BAGI SOPIR TAKSI, BUS, TRUK, DAN KERNET   PRESIDEN JOKOWI: SOPIR TAKSI, BUS, TRUK, DAN KERNET AKAN DAPAT INSENTIF RP 600.000 PER BULAN SELAMA 3 BULAN   KOMNAS HAM MINTA PEMERINTAH PASTIKAN NARAPIDANA KORUPSI JAGA JARAK DI TENGAH PANDEMI KORONA   PEMERINTAH: LEBIH DARI 18.000 ORANG MENDAFTAR SEBAGAI RELAWAN PENANGGULANGAN KORONA   PEMERINTAH: SAAT INI ADA LEBIH DARI 35.000 DOKTER YANG MENANGANI PASIEN KORONA DI INDONESIA