Kompas TV klik360 tahu gak sih lo?

Ada Apa Dengan Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, dan Hak Buruh?

Rabu, 26 Februari 2020 | 17:13 WIB

JAKARTA, KOMPASTV - Di tengah kritikan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah dan DPR akan terbuka menerima masukan dari masyarakat.

Presiden menyatakan Omnibus Law Cipta Kerja baru berbentuk Draf RUU dan belum menjadi Undang-Undang. Karena itu, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Termasuk pasal yang menyebut peraturan pemerintah bisa mengubah ketentuan dalam Undang-Undang. Presiden meminta draf yang menggabungkan banyak peraturan dikaji dengan teliti dan hati-hati.

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat memberikan masukan terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yang banyak ditolak kalangan pekerja dan buruh.

Mereka yang menolak menilai, RUU ini tidak memberikan kepastian kerja bagi para buruh.

Buruh yang melakukan protes atas hadirnya RUU Cipta Kerja ini dikhawatirkan akan membuat para hak para buruh semakin kecil seperti, tunjangan PHK yang dipotong, cuti, dan jam kerja.

Selain itu, Omnibus Law ini juga dikhawatirkan dapat mempermudah regulasi tenaga kerja asing dan kewenangan pengusaha asing di tanah air.

Haduh, RUU nya kontroversi, gimana menurutmu?

Editor : edika ipelona



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Polres Muaro Jambi Razia Masker

Sabtu, 19 September 2020 | 19:20 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
19:30
PANDEMI KORONA, PEMKAB PROBOLINGGO WAJIBKAN PABRIK SEDIAKAN RUMAH SEHAT   LPSK SIAP LINDUNGI SAKSI DALAM KASUS KEBAKARAN GEDUNG KEJAGUNG    KPU SIDOARJO SIAPKAN BILIK KHUSUS PEMILIH BERSUHU TUBUH DI ATAS 37,3 DERAJAT CELSIUS DI TPS    PEMPROV NUSA TENGGARA BARAT TARGETKAN PRODUKSI 1.000 UNIT SEPEDA LISTRIK   KEMENTERIAN SOSIAL BERIKAN 8.000 PAKET SEMBAKO UNTUK WARGA SEMARANG   PEMPROV RIAU SEDIAKAN FASILITAS ISOLASI UNTUK 1.521 PASIEN COVID-19 DENGAN GEJALA RINGAN DAN TANPA GEJALA   KEMENTERIAN PUPR: PENYERAPAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA CAPAI 84,3 PERSEN   KETUA MPR MINTA KPU BERSINERGI DENGAN DUKCAPIL MEMVERIFIKASI DAN MEMUTAKHIRKAN DATA PEMILIH PADA PILKADA 2020   LPSK HARAP PEMERINTAH BENAHI PROSES PERIZINAN DALAM PEREKRUTAN & PENEMPATAN ANAK BUAH KAPAL (ABK)   TINGKATKAN PENDAPATAN PETANI, PEMKAB MALANG, JATIM, DORONG INOVASI DI SEKTOR PERTANIAN    KEMENTERIAN PERDAGANGAN AKAN TERUS GENCARKAN PROMOSI PRODUK BERBASIS GEOGRAFIS   PILKADA 2020, KETUA DPR MINTA KPU DAN BAWASLU SOSIALISASIKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 SECARA RINCI DAN MASIF   MAKIN PRODUKTIF DENGAN KOMPAS DIGITAL & GRAMEDIA PREMIUM DIGITAL, AKSES: KLIK.KOMPAS.ID/PAKET DIGITAL   BACA ANALISIS ISU TERKINI + RIBUAN E-BOOK DIGITAL PILIHAN. AKSES: KLIK.KOMPAS.ID/PAKET DIGITAL