HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV regional berita daerah

Mahasiswa Kalsel Berunjuk Rasa Menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Senin, 24 Februari 2020 | 19:25 WIB

BANJARMASIN, KOMPAS.TV - Massa gabungan dari sejumlah organisasi mahasiswa yang menamai diri Fraksi Rakyat Kalsel, senin (24/2/2020) pagi berbondong mendatangi kantor DPRD kalimantan selatan di Jalan Lambung Mangkurat dalam rangka penolakan terhadap Rancangan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law.

Massa melakukan longmarch menuju kantor DPRD Kalsel sembari menyanyikan lagu mahasiswa dan menyuarakan aspirasi melalui pengeras suara.

Saat hamper tiba di Kantor DPRD Kalsel, pengunjuk rasa dihadang barikade polisi yang telah berjaga.

Ketegangan sempat terjadi lantaran para mahasiswa dihalangi oleh barikade petugas kepolisian dan tidak dapat mendekat ke gedung DPRD kalsel.

Mahasiswa sempat bersitegang dengan petugas karena berusaha masuk ke halaman Kantor DPRD Kalsel.

Sebelum akhirnya sepakat orasi dilakukan di badan jalan.

Para pengunjuk rasa akhirnya ditemui sejumlah anggota DPRD kalsel untuk menyampaikan aspirasi.

Dalam aspirasinya, mahasiswa menilai RUU omnibus law cipta kerja lebih banyak merugikan pekerja, oleh karenanya penolakan dilakukan dengan tuntutan agar DPRD kalsel menunjukkan sikap dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa ke DPR RI.

Tidak berhenti disitu, mahasiswa juga meminta rekaman video perdebatan DPRD Kalsel dengan DPR RI terkait perjuangan penolakan Omnibus Law sebagai barang bukti, yang diserahkan kepada pengunjuk rasa selambatnya pada bulan maret.

Menanggapi aksi mahasiswa, Anggota dprd kalsel, Lutfi saifuddin yang juga ketua komisi IV DPRD Kalsel menyatakan bahwa pihaknya sepaham dengan tuntutan mahasiswa.

Sebelumnya DPRD kalsel juga menyatakan hal serupa saat unjukrasa buruh beberapa waktu lalu.

“Kami sudah membacaterkait RUU Omnibus Law ini, cukup banyak yang merugikan pekerja”, terang Lutfi yang merupakan politisi Partai Gerindra Kalsel ini.

“DPRD Kalsel pun bahkan menolak keras adanya ancangan undang-undang seperti ini”, Tambahnya.

 

Mahasiswa mengancam jika tuntutan tidak ditindaklanjuti, mahasiswa akan kembali berunjuk rasa  dengan jumlah massa  yabg lebih banyak.

Penulis : KompasTV Banjarmasin



BERITA LAINNYA

Ngopi

Jaga Jarak, Jaga Diri - NGOPI (Bag2)

Rabu, 1 April 2020 | 18:05 WIB
Ngopi

Jaga Jarak, Jaga Diri - NGOPI (Bag4)

Rabu, 1 April 2020 | 18:05 WIB
Ngopi

Jaga Jarak, Jaga Diri - NGOPI (Bag3)

Rabu, 1 April 2020 | 18:03 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
18:11
ADA 1.677 KASUS POSITIF KORONA DI INDONESIA, 103 DI ANTARANYA TELAH DINYATAKAN SEMBUH   WHITE HORSE GROUP BEKERJA SAMA DENGAN KEMENPAREKRAF SIAPKAN 6 BUS ANTAR-JEMPUT TENAGA MEDIS VIRUS KORONA   PRESIDEN JOKOWI MINTA KEPALA DAERAH SATU VISI DALAM MENANGANI PANDEMI VIRUS KORONA   PRESIDEN JOKOWI PASTIKAN FASILITAS ISOLASI DI PULAU GALANG, BATAM, BEROPERASI PADA 6 APRIL 2020   WAKIL BUPATI LUWU TIMUR, SULSEL, IRWAN BACHRI SYAM SUMBANGKAN SELURUH GAJINYA UNTUK TANGGULANGI KORONA   OJK INGATKAN KEPADA INDUSTRI KEUANGAN TIDAK MENGAMBIL KEUNTUNGAN ATAS KONDISI YANG TERJADI AKIBAT KORONA   MENKEU SRI MULYANI SUNTIK DANA RP 3 TRILIUN KE BPJS KESEHATAN UNTUK BISA SEGERA BAYAR TAGIHAN RS   KEMENTERIAN ESDM: PELANGGAN LISTRIK PRABAYAR GOLONGAN 450 VA & 900 VA AKAN DAPAT TOKEN GRATIS SELAMA 3 BULAN KE DEPAN   DITLANTAS POLDA METRO JAYA UNDUR WAKTU PENYERAHAN BARANG BUKTI TILANG KE KEJARI DKI AKIBAT ADA PANDEMI KORONA   PEMKAB KEPULAUAN SERIBU SEDIAKAN "RAPID TEST" KORONA DI PUSKESMAS DAN RSUD DI PULAU PRAMUKA   PEMKAB KEPULAUAN SERIBU SIAPKAN DUA PULAU SEBAGAI TEMPAT ISOLASI PASIEN KORONA   DOKTER SPESIALIS PARU ERLINA BURHAN INGATKAN MASYARAKAT TIDAK "PANIC BUYING" BELI MASKER DI TENGAH PANDEMI KORONA   MENSOS JULIARI BATUBARA: PROGRAM BANTUAN SOSIAL SELAMA PANDEMI KORONA SEGERA DISALURKAN   PRESIDEN JOKOWI DIGUGAT OLEH KELOMPOK PEDAGANG ECERAN KARENA DIANGGAP LALAI ANTISIPASI PANDEMI VIRUS KORONA