HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

RUU Ketahanan Keluarga, Apa Terlalu Mencampuri Ranah Privat?

Senin, 24 Februari 2020 | 15:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - RUU tersebut menjadi kontroversial karena dianggap terlalu mengatur ruang privat. Salah satunya terkait aktivitas seksual.

Publik kini tengah diramaikan dengan polemik RUU Ketahanan Keluarga yang diusulkan DPR dan masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2020.

Beberapa poin kontroversial dalam RUU Ketahanan Keluarga di antaranya pasal 86 dan 87 disebutkan, pelaku penyimpangan seksual wajib dilaporkan atau melaporkan diri ke badan lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan.

RUU ini juga kontroversi ketika membicarakan soal donor sperma dan sel telur yang terancam pidana.

Di pasal 31 ayat 1 tertulis setiap orang dilarang menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri atau melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan. RUU ini juga dianggap terlalu mencampuri urusan privasi rumah tangga.

Di pasal 24 ayat 2 disebutkan bahwa setiap suami dan istri wajib saling mencintai. Pasal 25 juga memisahkan tugas suami istri dalam membina rumah tangga.

Setelah Komisioner Ombudsman, dan Direktur YLBHI, yang bersuara menolak.

Kini adalah Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Sang Komisioner, Andy Yentriyani menilai hal-hal yang melandasi penyusunan RUU ketahanan keluarga tumpang tindih dengan urusan pribadi yang semestinya tak dicampuri negara.
 

Editor : Fransiska Wijayanti



VIDEO REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
01:25
PERKUAT LINI SERANG, ARSENAL TERTARIK DATANGKAN PEMAIN NEWCASTLE, ALLAN SAINT MAXIMIN   MANCHESTER UNITED TERTARIK DATANGKAN PEMAIN WOLVERHAMPTON, ADAMA TRAORE   NEMANJA MATIC SEPAKAT PERPANJANG KONTRAK DI MANCHESTER UNITED HINGGA 2023   POLISI DALAMI PENGAMBILAN JENAZAH PASIEN COVID-19 DI RSUD DAYA MAKASSAR   KPK DALAMI ALIRAN UANG DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI PENJUALAN DAN PEMASARAN PADA PT DIRGANTARA INDONESIA   MENPAN RB TJAHJO KUMOLO PASTIKAN TAK ADA SELEKSI CPNS DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN INI   MENAKER IDA FAUZIAH TEGASKAN PEMERINTAH TERUS ADVOKASI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA   PANDEMI KORONA, BKSDA GARUT, JAWA BARAT, PERKETAT IZIN PENDAKIAN KE GUNUNG GUNTUR   MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN PASTIKAN PEMBUATAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN UNTUK KAPAL DI ATAS 30 GT SATU JAM   KPK EKSEKUSI TERDAKWA PENYUAP EKS KOMISIONER KPU WAHYU SETIAWAN, SAEFUL BAHRI, KE LAPAS SUKAMISKIN   KOMISI II DPR MINTA KEMENPAN RB TINGKATKAN KEMAMPUAN ASN MANFAATKAN TEKNOLOGI SELAMA BEKERJA DARI RUMAH   DISDIKPORA CATAT SEBAGIAN BESAR SD DAN SMP DI GUNUNGKIDUL, YOGYAKARTA, KEKURANGAN MURID   KETUA GUGUS TUGAS COVID-19 JAWA BARAT OPTIMISTIS KEGIATAN KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN CEPAT PULIH   KEMENDAGRI: KUOTA PPDB JALUR ZONASI DKI JAKARTA SUDAH SESUAI PERMENDIKBUD