Ekonomi Sulit: Pilih Omnibus Law Cipta Kerja atau PHK Massal?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ekonomi Indonesia mendapat tekanan hebat. Pemerintah dihadapkan pada 2 pilihan sulit.

Mencegah investor jatuh cinta pada negara lain seperti Vietnam atau tetap menerapkan Omnibus Law Cipta Kerja yang tak memihak pada buruh.

Baca Juga: Ekonom: Omnibus Law Cipta Kerja Tetap Bela Buruh

Pemerintah memang tidak punya pilihan enak untuk menyenangkan semua pihak.

Inginnya, daya beli masyarakat terjaga dengan upah dan sistem kerja yang ideal. Namun apa daya, manufaktur sedang babak belur.

Lapangan kerja bertambah sulit, apalagi investor lebih jatuh hati membuat pabrik di negara tetangga seperti Vietnam.

Masa paceklik manufaktur terlihat dari sumbangannya yang tidak membuat bahagia produk domestik bruto.

Dari waktu ke waktu angkanya tergerus. Kuartal satu 2015 pernah di 21,18. Tapi kuartal tiga 2019 hanya 19,6%.

Apalagi investasi asing di sektor ini sempat anjlok, yaitu hanya 1,87 miliar dolar Amerika Serikat di kuartal pertama 2019.

Baca Juga: Tolak Omnibus Law, Buruh Demo di DPRD Kalsel

Pengusaha Jepang pada Kompas TV bahkan pernah mengeluh, regulasi di daerah sangat tumpang tindih ditambah sistem perpajakan juga membingungkan.

Ekonomi indonesia butuh tumbuh atau PHK masal menjadi gulungan ombak yang sulit dibendung.

Ditambah infeksi virus corona, ekonom sudah pesimistis pertumbuhan ekonomi bakal sampai 5%.