Kompas TV nasional kompas petang

Tim Bentukan Kemenkumham Simpulkan Menkumham Tidak Berbohong Soal Harun Masiku

Rabu, 19 Februari 2020 | 19:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tim gabungan yang dibentuk Kementerian Hukum dan HAM menyimpulkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly tidak berbohong saat menyampaikan bahwa buronan Komisi Pemberantasan Korupsi, Harun Masiku masih berada di luar negeri tanggal 16 Januari lalu.

Tim gabungan yang terdiri dari Bareskrim Polri, Kominfo, Badan Siber, Sandi Negara serta Inspektorat Kemenkumham ini menyatakan bahwa Yasonna menyampaikan data berdasarkan data yang tidak akurat dari data aplikasi perlintasan Keimigrasian dan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Yasonna dituduh berbohong karena diketahui tersangka kasus suap Komisioner KPU, Harun Masiku ternyata sudah berada di Indonesia berdasarkan rekaman CCTV terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta tanggal 7 Januari lalu.

Akibat peristiwa ini, Yasonna mencopot Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie.

Baca Juga: Polri Membentuk Tim Khusus Pemburu Harun Masiku

Berdasarkan rekaman CCTV yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, Harun Masiku kembali ke Tanah Air melalui terminal 2F pada 7 Januari 2020.

Harun Masiku saat itu menjalani proses pemeriksaan di jalur kedatangan imigrasi dan tidak melalui jalur khusus.

Baca Juga: Sulitnya Temukan Harun Masiku, Petugas Tidak Mampu atau Membantu?

Ketua DPP PDI-P, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan bahwa, PDI-P selama ini tidak pernah menghalang-halangi proses hukum terhadap Harun Masiku.

PDI-P menyerahkan semua proses pencarian, hingga proses hukum Harun Masiku kepada pihak yang berwajib.

Editor : Aleksandra Nugroho



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:47
BANGUN 23 TITIK SUPER WIFI DI LABUAN BAJO, MENKOMINFO JOHNNY G PLATE SEBUT JANGKAUANNYA MENCAPAI RADIUS 500 METER   JAKSA AKUI MASIH SELIDIKI BERKAS PERKARA KASUS DUGAAN SUAP PENGHAPUSAN “RED NOTICE” DJOKO TJANDRA   KEMNAKER OPTIMISTIS “OMNIBUS LAW” RUU CIPTA KERJA AKAN MENGHADIRKAN PERLINDUNGAN LEBIH BAGI PARA PEKERJA   KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA MINTA PRESIDEN JOKOWI MENGHENTIKAN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA   KOMISI X DPR SEBUT KLASTER PENDIDIKAN DITARIK DARI RUU CIPTA KERJA KARENA BANYAK PENOLAKAN DARI BERBAGAI PIHAK   BADAN ANGGARAN DPR SEPAKAT RAPBN 2021 DIBAWA KE SIDANG PARIPURNA   KEMENPAREKRAF SIAPKAN SEJUMLAH STRATEGI PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI SEKTOR PARIWISATA   KOMISIONER KPU IMBAU SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT PILKADA PATUHI PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19   KAMPANYE PILKADA AKAN DIMULAI 26 SEPTEMBER 2020 DAN BERAKHIR PADA 5 DESEMBER 2020   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: 208 TEMPAT USAHA DI JAKARTA DITUTUP SEMENTARA KARENA LANGGAR PROTOKOL KESEHATAN    PEMPROV DKI JAKARTA AKAN LIBATKAN 26 RUMAH SAKIT SWASTA MENJADI RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN COVID-19   MENTERI PPPA MINTA MASYARAKAT TETAP GUNAKAN MASKER DI RUMAH UNTUK CEGAH PENULARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KELUARGA   MENTERI PPPA SEBUT PIHAKNYA TENGAH MENYUSUN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGKUP KELUARGA   MENTERI AIRLANGGA HARTARTO: PEMERINTAH TENGAH MERANCANG PERPRES & PETA JALAN TERKAIT DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19