Kompas TV bisnis kebijakan

Ekonom: Omnibus Law Cipta Kerja Tetap Bela Buruh

Senin, 17 Februari 2020 | 11:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Manuver pemerintah lewat regulasi sapu jagat alias Omnibus Law Cipta Kerja Menimbulkan gulungan protes dari buruh.

Kebijakan yang bertujuan mengundang investasi ini dianggap menjadi pil pahit bagi buruh

Salah satu yang diprotes adalah sistem kontrak di semua jenis pekerjaan yang bisa jadi seumur hidup dengan sistem perpanjangan. 

Sistem ini dianggap menghapus hak buruh untuk mendapat pesangon.

Namun menurut Ekonom Ahmad Heri Firdaus, Undang-undang Cipta Kerja cukup efisien menarik investasi. 

Soal wewenang daerah yang kembali ditarik pusat akan menguntungkan pebisnis.

Di antaranya adalah proses perizinan yang lebih ringkas karena tidak tumpang tindih. 

Pebisnis juga akan lebih terlindungi dari "permintaan dana siluman" di daerah yang selama ini juga dikeluhkan pengusaha.

Di sektor buruh, masih menurut ekonom, tidak mungkin pemerintah sama sekali tidak berpihak pada mereka. 

Pengupahan diformulasikan tetap untuk menjaga daya beli buruh.

Sebab, ekonomi Indonesia lebih dari 50 persennya masih bergantung pada konsumsi domestik.

 

Editor : Reny Mardika



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:44
STAF KHUSUS KETUA DEWAN PENGARAH BPIP ROMO BENNY SUSETYO MINTA MASYARAKAT LAPOR JIKA TEMUKAN GERAKAN KOMUNISME    PEMKOT DENPASAR, BALI, KESULITAN CARI HOTEL TEMPAT KARANTINA PASIEN COVID-19   SATPOL PP BANDUNG, JAWA BARAT, KUMPULKAN DENDA RP 47 JUTA DARI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN    WAKIL BUPATI KUBU RAYA, KALBAR, SUJIWO, UMUMKAN DIRINYA TERINFEKSI COVID-19   SOAL IZIN UMRAH, KEMENAG SEBUT PIHAKNYA MASIH MENUNGGU DAN BERKOORDINASI DENGAN PIHAK PERWAKILAN DI KJRI JEDDAH    DITJEN KEMENAG: BELUM ADA KEPASTIAN TERKAIT IZIN KEBERANGKATAN JEMAAH UMRAH INDONESIA   WAGUB DKI SEBUT MOBILITAS WARGA TURUN SELAMA PENERAPAN PSBB   WAGUB DKI SEBUT RUMAH PASIEN COVID-19 YANG JALANI ISOLASI MANDIRI HARUS DIBERI TANDA AGAR PETUGAS DAN MASYARAKAT TAHU   GUBERNUR BANTEN WAHIDIN HALIM MENILAI PEMBERIAN SANKSI SOSIAL BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN TIDAK EFEKTIF   PEMKAB TASIKMALAYA, JAWA BARAT, UNGKAP 86 ORANG TERKONFIRMASI COVID-19 DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN   BUPATI CIREBON IMRON ROSYADI TERBITKAN SURAT EDARAN PENIADAAN TRADISI MAULUDAN AKIBAT PANDEMI COVID-19   KOORDINATOR OPERASIONAL RSD WISMA ATLET: PERSENTASE KESEMBUHAN PASIEN COVID-19 MENINGKAT DARI 71 MENJADI 75 PERSEN   PEMKOT SERANG, BANTEN, SIAPKAN 5 RUMAH SAKIT RUJUKAN COVID-19 SETELAH KASUS POSITIF KORONA MENINGKAT   LIPI: PILKADA SAAT PANDEMI BUKANLAH SIKAP BIJAK DARI PEMERINTAHAN DEMOKRATIS YANG TERBENTUK ATAS KEHENDAK RAKYAT