Kompas TV bisnis kebijakan

Omnibus Law Ditentang Buruh, Untungkan Pengusaha Tambang

Senin, 17 Februari 2020 | 10:56 WIB

Manuver pemerintah lewat regulasi sapu jagat alias Omnibus Law Cipta Kerja Menimbulkan gulungan protes dari buruh.

Kebijakan yang bertujuan mengundang investasi ini dianggap menjadi pil pahit bagi buruh. 

Salah satu yang diprotes adalah sistem kontrak di semua jenis pekerjaan yang bisa jadi seumur hidup dengan sistem perpanjangan. 

Sistem ini dianggap menghapus hak buruh untuk mendapat pesangon.

Di sektor sumber daya alam, pemerintah memberi karpet merah pada pengusaha dengan keleluasaan kontrak. 

izin operasi pertambangan akan memberikan waktu perpanjangan 30 tahun sampai dengan seumur tambang itu sendiri.

Di saat yang bersamaan, RUU Cipta Kerja juga mengatur wewenang daerah yang akan dipangkas kemudian ditarik ke pusat. 

Tujuannya demi melancarkan perizinan dan kemudahan investasi.

Contohnya revisi pasal 251 UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 

Dalam pasal ini pemerintah bisa membatalkan Perda Provinsi, baik peraturan Gubernur, Perda Kabupaten hingga Wali Kota. 

Jika Pemda ngotot, maka akan dijatuhi sanksi.

Editor : Reny Mardika



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:00
PANGDAM JAYA UNGKAP ACARA TABUR BUNGA YANG DIHADIRI MANTAN PANGLIMA TNI (PURN) GATOR NURMANTYO TAK DIKETAHUI PEPABRI   HINGGA 1 OKTOBER 2020, PASIEN SEMBUH COVID-19 BERTAMBAH 3.540 MENJADI 218.487 ORANG   PEMERINTAH: KASUS BARU COVID-19 SEBANYAK 4.147 PADA 1 OKTOBER 2020   KEMENKES MENCATAT 43.592 SPESIMEN KORONA DIPERIKSA HARI INI   DIPIMPIN KABARESKRIM, POLISI DAN JAKSA PENELITI GELAR PERKARA KASUS KEBAKARAN GEDUNG UTAMA KEJAKSAAN AGUNG    WAKETUM PAN VIVA YOGA MAULADI: AMIEN RAIS SUDAH TIDAK LAGI MENJADI BAGIAN DARI KELUARGA BESAR PAN   WALI KOTA TANGSEL AIRIN RACHMI DIANY INGATKAN WARGA JAKARTA YANG BERKUNJUNG KE WILAYAHNYA PATUHI PROTOKOL KESEHATAN   DISPERINAKER BADUNG, BALI, MENCATAT 532 PERUSAHAAN PARIWISATA TUTUP AKIBAT PANDEMI COVID-19   KETUA MPR MENDORONG KPU DAN PEMERINTAH KELUARKAN PERPPU PERKUAT SANKSI BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI PILKADA   KETUA MPR MENDORONG KPU DAN PEMERINTAH KELUARKAN PERPPU PERKUAT SANKSI BAGI PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI PILKADA   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD: BAGI INDONESIA, VANUATU ITU MENGADA-ADA   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD SEBUT PEMERINTAH BENTUK TIM INVESTIGASI GABUNGAN KASUS PENEMBAKAN PENDETA YEREMIA   JUBIR WAPRES MINTA POLISI UNGKAP MOTIF PELAKU PENYEBAR KOLASE FOTO WAKIL PRESIDEN MA'RUF AMIN   POLISI TANGKAP 2 ORANG DALAM KASUS PENYERANGAN ACARA MIDODARENI DI SOLO, JAWA TENGAH