HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional kompas pagi

RUU Cipta Kerja Libatkan Semua Pihak

Sabtu, 15 Februari 2020 | 11:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ulas kompas pagi ini akan membahas terkait RUU Law Cipta Kerja dibahas terbuka. 

Untuk mengulasnya, kini telah hadir Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas, Haryo Damardono.

Sementara itu, draf RUU Cipta Kerja tidak mencantumkan aturan cuti hamil-melahirkan, cuti haid, dan pemberian waktu untuk beribadah.

Adapun draf tersebut dibandingkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusus pada poin yang membahas hak libur dan cuti mulai pasal 79 hingga pasal 84. 

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemberian kesempatan dari pengusaha bagi pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah diatur pada pasal 80. 

Kemudian pasal 81 mengatur soal pekerja/buruh perempuan yang bisa memperoleh libur pada saat haid hari pertama.  

Pasal 82 mengatur mekanisme cuti hamil-melahirkan bagi pekerja/buruh perempuan. 

Di dalamnya juga termasuk cuti untuk istirahat bagi buruh yang mengalami keguguran. 

Lalu, pasal 83 mengatur kesempatan bagi pekerja/buruh yang anaknya masih menyusu untuk menyusui anaknya selama waktu kerja. 

Kemudian pasal 84 mengatur bahwa setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak istirahat mingguan, cuti tahunan, cuti panjang, melaksanakan ibadah serta cuti hamil-melahirkan berhak mendapat upah penuh. 

Sementara itu, pada draf RUU Cipta Kerja tidak menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam lima pasal di atas. 

Draf RUU tersebut tidak mencantumkan pembahasan, perubahan atau status penghapusan dari empat pasal itu, sebagaimana terjadi untuk pasal-pasal lain di seluruh bagian draf. 

Dalam draf RUU Cipta Kerja, poin hak libur dan cuti hanya dibahas pada perubahan atas pasal 79 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.


 

Editor : Merlion Gusti



VIDEO REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
21:24
PEMPROV BENGKULU BUAT APLIKASI E-NGADU UNTUK BERANTAS KORUPSI, IDENTITAS PELAPOR DIRAHASIAKAN   KPK MENGAPRESIASI PEMPROV JABAR DALAM MENETAPKAN DATA PENERIMA BANTUAN SOSIA TAHAP DUA   MENDESA ABDUL HALIM ISKANDAR MENYATAKAN 97 PERSEN DESA TELAH SALURKAN BLT DANA DESA   KEMENTERIAN PPPA: PAPARAN RADIKALISME DAN AJARAN TERORISME DAPAT MEMBUAT ANAK KELIRU PAHAMI AGAMA    KEMENKES: JUMLAH ANGGARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN SUDAH TEREALISASI SEBESAR RP 278 MILIAR    KEMENKES KLAIM TELAH MEMBERIKAN INSENTIF PADA 166.029 ORANG TENAGA KESEHATAN    DINKES JABAR MINTA ORANGTUA UTAMAKAN PENCEGAHAN KORONA TERHADAP ANAK SELAMA MASA "NEW NORMAL"   PSBB TRANSISI, PEMPROV DKI IZINKAN GELANGGANG REKREASI DAN OLAHRAGA BEROPERASI KEMBALI MULAI 12 JULI 2020   JAM OPERASIONAL TRANSPORTASI UMUM DI KOTA TANGERANG DIPERPANJANG DARI PUKUL 20.00 WIB MENJADI 22.00 WIB   HINGGA 8 JULI 2020, DINKES KOTA BEKASI MENYATAKAN DELAPAN RW MASIH BERADA DI ZONA MERAH KORONA   9 KARYAWAN POSITIF KORONA, PABRIK PENGOLAHAN KAYU DI PROBOLINGGO, JATIM, DITUTUP & 3.600 PEKERJA DIRUMAHKAN   PEMKOT JAKTIM AKAN TANDAI HEWAN KURBAN YANG TAK LAYAK DENGAN "PYLOX" WARNA MERAH   JELANG IDUL ADHA, PEMKOT JAKTIM IMBAU WARGA TAK POTONG HEWAN KURBAN DI WILAYAH ZONA MERAH KORONA   WAPRES MA'RUF AMIN NILAI PENDIDIKAN DARING SELAMA PANDEMI TAK OPTIMAL KARENA TERKENDALA JARINGAN INTERNET