HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV TALKSHOW rosi

Target 100 Hari Pembahasan Omnibus Law, Mungkinkah? - ROSI (Bag5)

Kamis, 13 Februari 2020 | 22:49 WIB

Presiden Jokowi menargetkan DPR untuk menyelesaikan pembahasan Omnibus Law dalam waktu 100 hari. Mungkinkah hal akan terjadi?

Sesmenko Perekonomian Susiwijono Mugiarso menyatakan bahwa Omnibus Law ini sangat mendesak untuk disahkan, sehingga Omnibus Law harus dapat diselesaikan secepat-cepatnya, tidak perlu menunggu 100 hari. Karena semakin cepat diselesaikan, akan semakin baik untuk perekonomian Indonesia.

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang memuat aturan tentang perpajakan dan cipta lapangan kerja masih menuai pro kontra di masyarakat. Rabu 12 Februari lalu, buruh dari berbagai elemen turun ke jalan berunjuk rasa menolak omnibus law.

Mereka menilai aturan baru ini bisa merugikan buruh. Tapi bagi pemerintah, omnibus law ini bisa menjadi angin segar untuk dunia investasi dan manufaktur, serta dinilai mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Siapakah yang sebenarnya diuntungkan dari Omnibus Law ini? Saksikan pembahasannya dalam ROSI eps Untung Rugi Omnibus Law, Kamis 13 Februari 2020 pukul 20.00 WIB, LIVE hanya di Kompas TV Independen Tepercaya

 

#RosiKompasTV #OmnibusLaw #RUUOmnibusLaw

Penulis : Novian Zainul Arifin



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
02:35
PEKAN DEPAN, BALEG DPR AKAN BENTUK PANITIA KERJA UNTUK BAHAS DRAF "OMNIBUS LAW" RUU CIPTA KERJA   KETUA KOMISI III DPR HERMAN HERY BANTAH PEMBAHASAN RKUHP & RUU PEMASYARAKATAN AKAN DIKEBUT DALAM SEPEKAN   EVI NOVIDA GINTING SAMPAIKAN SURAT KEBERATAN ATAS KEPPRES YANG BERHENTIKAN DIRINYA SEBAGAI KOMISIONER KPU   KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DESAK PELAKU IMPORTIR SEGERA REALISASIKAN IMPOR BAWANG PUTIH   MENKES ISRAEL YAAKOV LITZMAN DINYATAKAN POSITIF TERINFEKSI VIRUS KORONA   KETUA MPR BAMBANG SOESATYO IMBAU MASYARAKAT TAK KUCILKAN TENAGA MEDIS YANG TANGANI PASIEN KORONA   GUBERNUR RIAU SYAMSUAR TINGKATKAN STATUS SIAGA MENJADI TANGGAP DARURAT VIRUS KORONA   IAKMI NILAI KEBIJAKAN "SOCIAL DISTANCING" UNTUK CEGAH VIRUS KORONA BELUM BERJALAN DENGAN BAIK   MENDAGRI TITO KARNAVIAN INSTRUKSIKAN KEPALA DAERAH ISOLASI TKI DARI MALAYSIA YANG MEMILIKI GEJALA VIRUS KORONA   KPK BENTUK TIM KHUSUS UNTUK AWASI PENGGUNAAN ANGGARAN PENANGANAN VIRUS KORONA   POLRI TANGANI 70 KASUS HOAKS TERKAIT VIRUS KORONA PER 2 APRIL 2020   MENKES TERAWAN AGUS PUTRANTO: HAMPIR 8.500 VENTILATOR DIDISTRIBUSIKAN KE SEMUA RS RUJUKAN KORONA DI INDONESIA   PEMPROV DKI JAKARTA BUAT LABORATORIUM UNTUK PERCEPAT TES VIRUS KORONA   GUBERNUR DKI ANIES BASWEDAN TUNGGU ARAHAN MUI SOAL KEBIJAKAN BERIBADAH SELAMA BULAN RAMADAN