Kompas TV TALKSHOW rosi

Perlukah Omnibus Law Ciptaker? - ROSI (Bag4)

Kamis, 13 Februari 2020 | 22:56 WIB

Walaupun menolak RUU Omnibus Law Ciptaker, tapi menurut Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, Saeful Tavip, Omnibus Law tetap perlu diadakan dalam konteks perwujudan lapangan kerja baru dan investasi.

Namun jika menyangkut isu ketenagakerjaan, Tavip menolak adanya klaster ketenagakerjaan di dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Bagi pengusaha Sofjan Wanandi, ia melihat Omnibus Law ini sungguh perlu diwujudkan karena investasi di industri padat karya selama 10 tahun ini tidak bertambah malah banyak ditinggalkan.

Menanggapi kekhawatiran pihak buruh soal RUU Omnibus Law, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Mugiarso menekankan bahwa pemerintah berjanji tidak akan merugikan buruh.

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang memuat aturan tentang perpajakan dan cipta lapangan kerja masih menuai pro kontra di masyarakat. Rabu 12 Februari lalu, buruh dari berbagai elemen turun ke jalan berunjuk rasa menolak omnibus law.

Mereka menilai aturan baru ini bisa merugikan buruh. Tapi bagi pemerintah, omnibus law ini bisa menjadi angin segar untuk dunia investasi dan manufaktur, serta dinilai mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Siapakah yang sebenarnya diuntungkan dari Omnibus Law ini? Saksikan pembahasannya dalam ROSI eps Untung Rugi Omnibus Law, Kamis 13 Februari 2020 pukul 20.00 WIB, LIVE hanya di Kompas TV Independen Tepercaya

 

#RosiKompasTV #OmnibusLaw #RUUOmnibusLaw

Editor : Novian Zainul Arifin



BERITA LAINNYA


KOMPAS SPORT

PT LIB Rubah Jadwal Kompetisi Liga 1

Senin, 28 September 2020 | 06:45 WIB
KOMPAS SPORT

Timnas U-16 akan Kembali Gelar Uji Coba

Senin, 28 September 2020 | 06:15 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
07:01
TAK ADA PENAMBAHAN TPS, KPU TANGSEL GILIR JADWAL KEDATANGAN PEMILIH UNTUK HINDARI KERUMUNAN    KPU TANGERANG SELATAN TAK BERENCANA TAMBAH JUMLAH TPS PADA PILKADA 2020   MENKO PMK SEBUT SAAT INI PEMERINTAH MULAI UBAH STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY MINTA IDI LINDUNGI PARA DOKTER YANG TANGANI COVID-19   KLHK PERKIRAKAN PEMULIHAN LAHAN KRITIS DI INDONESIA BUTUH 60 TAHUN   PEMPROV JATIM TEGASKAN PILKADA SERENTAK UTAMAKAN PROTOKOL KESEHATAN   PEMPROV DKI SIAPKAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERPUSAT SKALA PERKOTAAN DAN PERMUKIMAN   MENAKER IDA FAUZIAH: KUNCI SUKSES DI REVOLUSI 4.0 ADALAH ADAPTIF DAN INOVATIF PADA PERUBAHAN   PANDEMI KORONA, MENTERI PPPA SUSUN PROTOKOL KHUSUS CEGAH MUNCULNYA KLASTER KELUARGA   PANDEMI KORONA, MENTERI PPPA MINTA ORANG TUA SELALU BERSIHKAN DIRI SAAT TIBA DI RUMAH    KEMENTERIAN PERDAGANGAN DUKUNG PENATAAN EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL   KEMENPERIN PASTIKAN INDUSTRI TERAPKAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN LIMBAH DENGAN BAIK    KEMENPERIN SIAP EVALUASI KEBIJAKAN INDUSTRI DI TENGAH PANDEMI COVID-19    KETUA PELAKSANA KOMITE COVID-19 ERICK THOHIR: PROGRAM BANTUAN KUOTA INTERNET UNTUK JAGA KUALITAS SDM