HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV klik360 cerita indonesia

Lapak Segera Dibongkar, PKL Tanah Abang Akan Layangkan Petisi ke Anies Baswedan

Kamis, 13 Februari 2020 | 21:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang saat ini berada di lokasi sementara (loksem) JP 15, Tanah Abang, Jakarta Pusat, akan melayangkan petisi ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis (13/2/2020). 

Lanjar selaku koordinator dari PKL mengatakan, petisi yang akan dilayangkan terkait rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membongkar tempat usaha mereka saat ini.

"Kami mau adakan petisi ke Gubernur. Karena kita kan enggak berdampak proyek (pembangunan kawasan integrasi transportasi umum), tapi kenapa dipindah semua," kata Lanjar kepada wartawan yang dikutip dari Kompas.com, Rabu (12/2/2020).

Baca Juga: Membandingkan Anggaran Penanggulangan Banjir Jakarta Era Anies dan Ahok

Jika melihat rencana pembangunan kawasan integrasi tersebut, ia menjelaskan kalau hanya dua sampai empat kios yang terdampak pembangunan. 

Kata Lanjar, seharusnya hanya kios-kios yang terdampak itu yang dibongkar oleh Pemerintah. 

Selain itu, kurangnya sosialisasi terhadap rencana pembongkaran dan pemindahan lokasi sementara juga merupakan salah satu alasan penolakan para pedagang. 

Padahal, sebanyak 31 PKL yang ada di loksem tersebut merupakan PKL resmi binaan Pemprov DKI Jakarta. 

Lanjar mengatakan, lima orang pedagang JP 15 dan 10 orang perwakilan dari paguyuban PKL Jakarta Pusat akan mendatangi Balai Kota demi menyerahkan petisi itu.

"Harapannya supaya ditinjau kembali oleh Gubernur, pejabat yang memangku kepentingan yang menentukan nasib kita," tutur Lanjar.

#PKL #PetisiAnies #AniesBaswedan

Penulis : Desy Hartini



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
20:48
TABEA! AUDISI SUCI IX DI KOTA AMBON 28 FEBRUARI 2020, CAFE KAYU MANIS JL. SAM RATULANGI NO. 125, PUKUL 10.00-19.00 WIB   SAMPURASUN! AUDISI SUCI IX HADIR DI BANDUNG 28 FEBRUARI 2020, ENDEUS SPACE JL HASANUDIN NO. 28, PUKUL 10.00-19.00 WIB   BAHAS SOLUSI BANJIR, PEMPROV JAWA BARAT PANGGIL BUPATI HINGGA WALI KOTA YANG WILAYAHNYA TERDAMPAK    MENKES SEBUT ARAB SAUDI SEMESTINYA MELAKUKAN NEGOSIASI SEBELUM MENGHENTIKAN SEMENTARA VISA UMRAH    MENLU NILAI KEPUTUSAN PEMERINTAH ARAB SAUDI MENGHENTIKAN SEMENTARA VISA UMRAH BAGI WNI TAK RELEVAN   MENLU MINTA WNI YANG SUDAH DALAM PERJALANAN & BERADA DI ARAB SAUDI DAPAT MELAKSANAKAN IBADAH UMRAH   MENHUB MENYATAKAN PENERBANGAN KE ARAB SAUDI DIHENTIKAN SEMENTARA MULAI BESOK    TERKAIT WABAH VIRUS KORONA, KEMENTAN AKAN ALIHKAN IMPOR BAWANG PUTIH DARI TIONGKOK KE INDIA    JAKSA KPK SOROTI KENAIKAN JUMLAH PENGAJUAN DANA HIBAH KONI KE KEMENPORA DARI RP 16 MILIAR JADI RP 27 MILIAR   KETUA DPRD DKI JAKARTA MEMINTA TIAP FRAKSI MENGIRIMKAN ANGGOTANYA UNTUK JADI ANGGOTA PANSUS BANJIR   KETUA DPRD DKI JAKARTA PRASETYO EDI MARSUDI TELAH MENYETUJUI PEMBENTUKAN PANSUS BANJIR    KPU PERTIMBANGKAN MODEL PEMILU YANG PALING IDEAL BERDASARKAN PUTUSAN MK   WAKIL KETUA DPR SUFMI DASCO AHMAD: DAMPAK NEGATIF PEMILU 2019 MESTINYA JADI PEMBELAJARAN DI MASA MENDATANG    PERLUDEM MEMINTA DPR & PEMERINTAH HARUS CERMAT DALAM MENENTUKAN MODEL PEMILU SERENTAK