Birokrasi Dana Desa Akan Dipangkas Tito Karnavian, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPASTV - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Rabu (05/02/2020). Pertemuan itu membahas upaya pemangkasan birokrasi menganai alokasi dana desa dan dana Bantuan Operasional Sekolah dari pusat ke daerah.

"Mengenai masalah dana desa, dan dana bantuan operasional sekolah. Yang ada rencana dari kementerian keuangan untuk di drop langsung ke kepala desa dan kepala sekolah.” kata Tito di kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat.

Alasan yang diungkap Tito terkait masalah ini agar dana desa tak hanya sampai di kabupaten dan tak tepat sasaran. Karena menurutnya panjangnya birokrasi bisa menimbulkan potensi penyimpangan.

“Namun seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, ada potensi penyimpangan di tingkat kabupaten, sehingga lebih baik potong jalur diserahkan kepada desa," ujar Tito Karnavian.

Sebelumnya tak sedikit kasus penyelewengan dana desa terjadi sehingga merugikan banyak pihak.

Dikutip dari Kompas.com Data ICW menyebutkan, sepanjang tahun 2015-2018 terdapat 214 kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Dari jumlah tersebut, 15 kepala desa terjaring korupsi pada 2015. Angka ini meningkat pada tahun 2016 menjadi 61 orang.

Kemudian, pada tahun berikutnya, jumlah kepala desa yang terkena korupsi menjadi 66 orang, lalu meningkat menjadi 88 orang pada 2018. Sementara, jumlah kerugian negara dari seluruh kasus tersebut mencapai Rp 107,7 miliar.