HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Bukan Pelat B Bebas dari Tilang Elektronik?

Selasa, 28 Januari 2020 | 12:25 WIB
Kamera Tilang Elektronik di Kawasan Sudirman, Jakarta (Sumber: KompasTV)

JAKARTA, KOMPASTV  - Tilang elektronik pada sepeda motor resmi diberlakukan pada 1 Februari 2020. Lalu bagaimana dengan kendaraan pelat nomor selain B, apakah juga dikenakan tilang?

Dikutip dari Kompas.com sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE belum bisa mendata motor berpelat nomor dari daerah luar wilayah Polda Metro Jaya, hanya berlaku untuk pelat nomor B atau wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Artinya hanya berlaku untuk pelat nomor B atau wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Baca Juga: Mulai 1 Februari 2020, Tilang Elektronik untuk Motor Diberlakukan

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar mengatakan, ruas jalan yang pasti diterapkan tilang elektronik untuk motor, yaitu di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga MH Thamrin.

Proses Kerja Tilang Elektronik (Sumber: Twitter @TMCPoldaMetro)

Dari Twitter TMC Polda Metro, mencatat cara kerja dari sistem Electronic Traffic Law Enforcement sebagai berikut:

  1. Pengendara yang melanggar akan terekam CCTV.
  2. Pelat nomor kendaraan yang melanggar akan diverifikasi dengan data yang dimiliki polisi dalam waktu 3 hari.
  3. Polisi mengirimkan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan.
  4. Surat konfirmasi terlampir bukti pelanggaran yang dilakukan pengendara.
  5. Pemilik kendaraan mengonfirmasi pelanggaran dan kepemilikan kendaraan ke polisi dalam tempo 5 hari setelah pemberitahuan.

Penulis : Yuilyana



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
14:25
TABEA! AUDISI SUCI IX DI KOTA AMBON 28 FEBRUARI 2020, CAFE KAYU MANIS JL. SAM RATULANGI NO. 125, PUKUL 10.00-19.00 WIB   SAMPURASUN! AUDISI SUCI IX HADIR DI BANDUNG 28 FEBRUARI 2020, ENDEUS SPACE JL HASANUDIN NO. 28, PUKUL 10.00-19.00 WIB   BERTEMU MENKO POLHUKAM MAHFUD MD, KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA MINTA RUU CIPTA KERJA DIDISKUSIKAN ULANG   KOMISI I DPR SETUJUI KEMENTERIAN PERTAHANAN TERIMA HIBAH ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN (ALUTSISTA) DARI AS   MENKO PEREKONOMIAN: PEMERINTAH AKAN SEGERA LAKUKAN SOSIALISASI “OMNIBUS LAW” RUU CIPTA KERJA PADA PUBLIK   KROASIA KONFIRMASI KASUS VIRUS KORONA, KBRI IMBAU WNI WASPADA   SINGAPURA PASTIKAN TERSANGKA KASUS DUGAAN KORUPSI PENJUALAN KONDENSAT HONGGO WENDRATMO TIDAK ADA DI NEGARANYA   PRESIDEN JOKO WIDODO SEBUT BELUM TERPIKIR UNTUK MEROMBAK KABINET   MENHUB YAKIN PEMINDAHAN IBU KOTA AKAN KEMBANGKAN SISTEM TRANSPORTASI DAN PERKOTAAN YANG LEBIH BAIK   MENKO KEMARITIMAN DAN INVESTASI: 30 PERUSAHAAN BESAR BERMINAT INVESTASI DI IBU KOTA NEGARA BARU   KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DONI MONARDO INGIN HULU SUNGAI MENJADI DAERAH KONSERVASI   ASOSIASI PEMILIK KAPAL FERRY NASIONAL INDONESIA PASTIKAN MULAI 1 MEI 2020 TAK AKAN LAYANI TRUK BERMUATAN BERLEBIH   DEWAN PENGAWAS TVRI SEPAKAT HENTIKAN SEMENTARA PROSES SELEKSI CALON DIRUT BARU   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD SEBUT PEMERINTAH AKAN MENAMBAH KEKUATAN ALUTSISTA DI NATUNA