Banjir Underpass Kemayoran, Ini Kata Anies, Menteri PUPR Hingga Istana

JAKARTA, KOMPAS.TV - Polemik terkait kewenangan antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta sempat muncul saat banjir merendam jalan lintas bawah atau underpass Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam mengatasi bencana, seharusnya semua pihak bersinergi demi keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat.

Sejak Jumat (24/1) lalu, banjir merendam underpass Kemayoran, Jakarta. 

Hingga Minggu (26/1) siang, tim gabungan terus berupaya menyedot air untuk mengurangi ketinggian banjir.

Saat meninjau lokasi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono menilai perlu modifikasi jalan agar banjir di underpass Kemayoran tak terulang.

Tentang banjir di underpass Kemayoran, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mengatakan, meski kawasan underpass Kemayoran di bawah pengelolaan Sekretariat Negara, Pemprov DKI siap membantu.

"Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, seperti kami kutip dari laman Sekretariat Negara,

Tak mau terus berpolemik, usai meninjau underpass Gandhi Kemayoran, pada Minggu malam, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berjanji, mencari solusi jangka panjang, agar titik tersebut bisa bebas banjir.

Underpass Kemayoran memang di bawah kendali pusat pengelola kawasan (PPK) Kemayoran dengan jalur koordinasi kepada Kementerian Sekretariat Negara.

Direktur Perencanaan PPK Kemayoran, Riski Renando, mengamini agar seluruh pihak duduk bersama mencari solusi.

Area underpass Kemayoran bukanlah wilayah eksklusif. Sehingga ketika terjadi masalah seperti banjir, maka sepatutnya semua pihak saling membantu, baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun pemerintah pusat.