Kompas TV klik360 cerita indonesia

Kasetpres Minta Pemprov DKI Jakarta Tidak Berpolemik Soal Banjir Kemayoran

Senin, 27 Januari 2020 | 04:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Sekrerariat Presiden Heru Budi Hartono memberikan tanggapan atas pernyataan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi, yang menyampaikan underpass Kemayoran yang terkena banjir ada di bawah wewenang pemerintah pusat. 

Heru mengatakan agar pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berpolemik dalam masalah banjir.

“Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,” ucap Heru dalam rilis tertulis yang dikeluarkan Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, Minggu (26/1/2020).

Baca Juga: Banjir Underpass Kemayoran Bukan Kewenangan Pemprov DKI?

Heru berharap agar sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih diutamakan, dibandingkan harus berpolemik di media. 

“Pasti sudah ada design engineering yang telah dibahas bersama antara Tim DKI dan Kementerian PU,” kata Heru.

Untuk itu Heru mengajak Pemerintah DKI Jakarta untuk duduk bersama membahas masalah tersebut. 

“Saya rasa mari kita bersama-sama berdiskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan, bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media,” ujar Heru.

Sebelumnya, kepada media saat ditanya terkait banjir di underpass Kemayoran, Sabtu, 25 Januari 2020, Sekretaris Dinas Sumber Data Air DKI Jakarta mengatakan permasalahan banjir di area Kemayoran berada di bawah wewenang Kementerian Sekretariat Negara (pemerintah pusat).

#Banjir #Kemayoran #Istana #PemprovDKI

Editor : Laura Elvina



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Pengukuhan Lima Pjs Bupati Walikota

Selasa, 29 September 2020 | 02:30 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
05:56
KPU MAKASSAR BATASI SUMBANGAN DANA KAMPANYE BAGI PASLON MAKSIMAL RP 95,6 MILIAR   PANGLIMA TNI MARSEKAL HADI TJAHJANTO PASTIKAN NETRALITAS TNI DALAM PILKADA 2020   LPSK SIAP BERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA SAKSI KASUS PENEMBAKAN PENDETA DI PAPUA    POLRES EMPAT LAWANG, SUMSEL, GAGALKAN PENYELUNDUPAN 748 KILOGRAM GANJA KERING ASAL ACEH   KEMDIKBUD MINTA PESERTA DAN TENAGA PENDIDIK LAPOR PADA SEKOLAH JIKA BELUM DAPATKAN KUOTA INTERNET    GUBERNUR JATENG GANJAR PRANOWO SEBUT SUDAH TAK ADA ZONA MERAH COVID-19 DI JAWA TENGAH   CEGAH PENULARAN COVID-19 DI KALANGAN LANSIA, PEMKOT SURABAYA BERI ALAT PENGUKUR KADAR OKSIGEN DAN VITAMIN KE LANSIA   WAPRES MA'RUF AMIN: PEMUKA AGAMA BERPERAN PENTING CEGAH PENULARAN COVID-19   KETUA BAWASLU SEBUT PILKADA DI TENGAH PANDEMI KORONA TIDAK MUDAH   KASUS COVID-19 MELONJAK, PEMKAB LEBAK BERENCANA TERAPKAN PSBB MULAI 1-20 OKTOBER 2020   PEMPROV BANGKA BELITUNG TERBITKAN KEBIJAKAN LARANGAN ISOLASI MANDIRI PASIEN COVID-19 CEGAH KLASTER KELUARGA   KEPALA SATPOL PP JAKARTA PUSAT SEBUT PELANGGAN MASKER DI JAKPUS MENURUN PADA MINGGU KEDUA PSBB   KETUA KOMITE PENANGANAN COVID-19: TINGKAT KETERISIAN TEMPAT TIDUR RS COVID-19 SECARA NASIONAL CAPAI 46,29 PERSEN    KETUA SATGAS COVID-19: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN USUL HARGA STANDAR TES USAP RP 797.000