HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV klik360 cerita indonesia

Ini Dia Kebijakan Kampus Merdeka ala Nadiem Makarim

Minggu, 26 Januari 2020 | 11:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan empat kebijakan "Kampus Merdeka".

Kebijakan Kampus Merdeka ini diharapkan menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi.

Dilansir dari Kompas.com pada Jumat (24/01), Nadiem mengatakan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia harus menjadi ujung tombak yang bergerak tercepat. Karena dia begitu dekat dengan dunia pekerjaan.

Tujuan lain dari kebijakan Kampus Merdeka adalah untuk mempercepat inovasi di bidang pendidikan tinggi.

Empat poin kebijakan tersebut adalah,

1. Otonomi Pembukaan Prodi Baru Kemendikbud memberikan otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

2. Re-akreditasi otomatis dan sukarela

3. Mempermudah syarat kampus jadi PTN BH

4. Kebebasan untuk mahasiswa belajar lintas prodi

Hingga artikel ini diturunkan, kebijakan Kemendikbud ini telah mendapatkan kritikan dari pengamat pendidikan, Darmaningtyas.

Menurutnya, Nadiem tidak paham tentang pendidikan tinggi yang beragam, karena pendidikan tinggi itu ada politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

Penulis : Angela Winda



BERITA LAINNYA

Beranda Islami

Peninggalan Sunan Kalijaga

Senin, 24 Februari 2020 | 19:06 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
19:11
TABEA! AUDISI SUCI IX DI KOTA AMBON 28 FEBRUARI 2020, CAFE KAYU MANIS JL. SAM RATULANGI NO. 125, PUKUL 10.00-19.00 WIB   SAMPURASUN! AUDISI SUCI IX HADIR DI BANDUNG 28 FEBRUARI 2020, ENDEUS SPACE JL HASANUDIN NO. 28, PUKUL 10.00-19.00 WIB    HOTLINE EMERGING OPERATION CENTER (EOC) VIRUS KORONA KEMENKES: 021-5210411 DAN 081212123119   CEGAH PENULARAN VIRUS KORONA DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)   SEBANYAK 59 WARGA FILIPINA DI KAPAL DIAMOND PRINCESS POSITIF TERINFEKSI VIRUS    MENKO POLHUKAM MAHFUD MD TEGASKAN PEMERINTAH TERUS BERUPAYA BEBASKAN 5 WNI YANG DICULIK KELOMPOK ABU SAYYAF   KEPALA BNPB DONI MONARDO SEBUT BANJIR DI SEJUMLAH WILAYAH DKI JAKARTA DISEBABKAN PENURUNAN MUKA TANAH   PEMKOT BOGOR MENDAPAT BANTUAN RP 36 MILIAR DARI PEMPROV DKI JAKARTA UNTUK BANGUN SUMUR RESAPAN ATASI BANJIR   KETUA DPR PUAN MAHARANI MENILAI PEMERINTAH TIDAK MAKSIMAL SOSIALISASIKAN "OMNIBUS LAW" RUU CIPTA KERJA   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY: PEMERINTAH AKAN EVAKUASI WNI ABK WORLD DREAM KE PULAU SEBARU, KEPULAUAN SERIBU   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY: PEMERINTAH UTAMAKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TANGANI PEMULANGAN WNI DI DIAMOND PRINCESS   WAKIL KETUA KOMISI III DPR A SAHRONI MENDORONG POLRI DAN BNN MANFAATKAN PON UNTUK KAMPANYE ANTINARKOBA    MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK SENTRAL G20 AKAN LONGGARKAN KEBIJAKAN MONETER HADAPI WABAH VIRUS KORONA   JAKSA AGUNG ST BURHANUDDIN MINTA KAJATI BINA KADES DALAM MENGELOLA DANA DESA