Kompas TV nasional berita kompas tv

Hasto Dikasih 24 Pertanyaan, Penyidik KPK Mau Dalami Alasan PDIP Tunjuk Harun Masiku

Jumat, 24 Januari 2020 | 21:49 WIB
hasto-dikasih-24-pertanyaan-penyidik-kpk-mau-dalami-alasan-pdip-tunjuk-harun-masiku
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberi keterangan seusai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (24/1/2020). (Sumber: KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku ada 24 pertanyaan yang diajukan penyidik KPK saat proses pemeriksaan dirinya sebagai saksi tersangka eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. 

Salah satu diantaranya alasan PDIP merekomendasikan Harun Masiku sebagai pengganti almarhum Nazarudin Kiemas. Menurut Hasto, Harun memiliki latar belakang yang memumpuni sebagai anggota DPR pengganti almarhum Nazarudin. Harun juga dinilai memiliki kompetensi di bidang aturan perdaganan dan kerjasama ekonomi internasional.

"Mengapa saudara Harun, kami memberikan keterangan karena yang bersangkutan punya latar belakang yang baik, sedikit dari orang Indonesia yang menerima beasiswa dari ratu Inggris dan memiliki kompetensi dalam internernational economic law," ujar Hasto di gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Baca Juga: Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK terkait Suap Eks Komisioner KPU

Hasto menambahkan, partai memiliki kedaulatan untuk menentukan kader pengganti di DPR. Hal ini pernah dilakukan saat DPP PDIP menentukan Irwansyah sebagai pengganti almarhum Sutradara Ginting, caleg terpilih periode 2009-2014. 

"Ya sama dulu ketika Bapak Sutradara Ginting digantikan oleh Pak Irwansyah. Pak irwansyah juga memiliki suara yang lebih sedikit disitu ada pertimbangan strategis dari partai," ujar Hasto.

Hasto diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan suap PAW anggota DPR dari PDIP yang menyeret Wahyu Setiawan. Ia tiba di gedung KPK pada pukul 9.00 WIB.

Nama Hasto sempat terseret menjadi bagian dalam kasus ini. Ia diduga sebagai pihak yang memerintahkan Doni untuk uji materi Pasal 54 Peraturan KPU 3/2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara di Mahkamah Agung. 

Baca Juga: Mencari Harun Masiku, Adakah Konflik Kepentingan?

Perintah itu sekitar Juli 2019, adapun tujuan uji materi ini terkait proses pengajuan PAW Caleg PDIP terpilih yang meninggal dunia. Ujung dari proses ini enam orang dicokok dalam OTT KPK lantaran diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Penulis : Johannes Mangihot

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
13:43
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19