HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV regional berita daerah

Berstatus ASN Saat Pasang Baliho Pencalonan, Irman Yasin Limpo Bantah Lakukan Pelanggaran

Jumat, 24 Januari 2020 | 15:37 WIB

MAKASSAR, KOMPAS.TV - Bakal calon wali kota makassar Irman Yasin Limpo membantah telah melakukan pelanggaran terkait pemasangan baliho kampanye dirinya yang masih tercatat sebagai aparatur sipil negara. Bahkan Irman Yasin Limpo mengaku telah memenuhi panggilan dari Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar beberapa waktu lalu.

Irman Yasin Limpo, yang berniat maju di Pilkada Kota Makassar 2020, dipanggil Bawaslu Kota Makassar.

Jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara, ini pun dipersoalkan bawaslu karena dinilai melanggar Undang-Undang ASN.

Kasus dugaan pelanggaran undang-undang ASN oleh Irman Yasin Limpo, mulai bergulir setelah Irman Yasin Limpo berniat maju sebagai bakal Calon Walikota Makassar.

Irman merupakan aparatur sipil negara, yang menjabat sebagai kepala Balitbangda Pemprov Sulawesi Selatan.

Irman Yasin Limpo di duga melanggar Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, pasal 9 ayat 2.

Dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004, di mana aparatur sipil negara dilarang melakukan pendekatan ke partai politik, terkait pencalonan, dan mendeklarasikan diri sebagai bacalon, dan memasang spanduk baliho terkait majunya sebagai bacalon.

Hingga panggilan kedua irman di ketahui tidak datang ke kantor bawaslu kota Makassar, meski demikian bawaslu tetap mengikuti aturan pemilu dan melaporkan hasil temuan mereka ke komisi aparatur sipil negara.

#Makassar #IrmanYasinLimpo #Pilkada2020

Penulis : KompasTV Makassar



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
19:47
TABEA! AUDISI SUCI IX DI KOTA AMBON 28 FEBRUARI 2020, CAFE KAYU MANIS JL. SAM RATULANGI NO. 125, PUKUL 10.00-19.00 WIB   SAMPURASUN! AUDISI SUCI IX HADIR DI BANDUNG 28 FEBRUARI 2020, ENDEUS SPACE JL HASANUDIN NO. 28, PUKUL 10.00-19.00 WIB    HOTLINE EMERGING OPERATION CENTER (EOC) VIRUS KORONA KEMENKES: 021-5210411 DAN 081212123119   CEGAH PENULARAN VIRUS KORONA DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)   SEBANYAK 59 WARGA FILIPINA DI KAPAL DIAMOND PRINCESS POSITIF TERINFEKSI VIRUS    MENKO POLHUKAM MAHFUD MD TEGASKAN PEMERINTAH TERUS BERUPAYA BEBASKAN 5 WNI YANG DICULIK KELOMPOK ABU SAYYAF   KEPALA BNPB DONI MONARDO SEBUT BANJIR DI SEJUMLAH WILAYAH DKI JAKARTA DISEBABKAN PENURUNAN MUKA TANAH   PEMKOT BOGOR MENDAPAT BANTUAN RP 36 MILIAR DARI PEMPROV DKI JAKARTA UNTUK BANGUN SUMUR RESAPAN ATASI BANJIR   KETUA DPR PUAN MAHARANI MENILAI PEMERINTAH TIDAK MAKSIMAL SOSIALISASIKAN "OMNIBUS LAW" RUU CIPTA KERJA   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY: PEMERINTAH AKAN EVAKUASI WNI ABK WORLD DREAM KE PULAU SEBARU, KEPULAUAN SERIBU   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY: PEMERINTAH UTAMAKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TANGANI PEMULANGAN WNI DI DIAMOND PRINCESS   WAKIL KETUA KOMISI III DPR A SAHRONI MENDORONG POLRI DAN BNN MANFAATKAN PON UNTUK KAMPANYE ANTINARKOBA    MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK SENTRAL G20 AKAN LONGGARKAN KEBIJAKAN MONETER HADAPI WABAH VIRUS KORONA   JAKSA AGUNG ST BURHANUDDIN MINTA KAJATI BINA KADES DALAM MENGELOLA DANA DESA