Kompas TV nasional sapa indonesia

Mencari Harun Masiku, Adakah Konflik Kepentingan?

Jumat, 24 Januari 2020 | 14:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dua pekan sejak operasi tangkap tangan KPK terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan, Mantan Calon Anggota Legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku masih buron.

Baik kementerian hukum dan HAM maupun KPK sama-sama sempat menyebut Harun telah meninggalkan Indonesia dua hari sebelum penangkapan yakni pada 6 Januari 2020.

Sementara pada Rabu 22 Januari, ditjen imigrasi memastikan Harun Masiku sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari lalu atau sehari sebelum OTT KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Kembali pernyataan tersebut diragukan oleh Menkumham Yasonna Laoly.
Atas pernyataan tersebut, koalisi masyarakat sipil antikorupsi melaporkan Yasonna Laoly ke KPK atas dugaan menghalangi proses hukum. Yasonna disebut menyebarkan informasi tidak benar terkait keberadaan Harun Masiku.

ICW membawa sejumlah bukti termasuk gambar kamera pemantau yang menunjukkan Harun berada di Bandara Soekarno Hatta 7 Januari 2020.

Menurut ICW, Yasonna sebagai pucuk tertinggi di Kemenkumham dapat dikenakan Undang-undang Tipikor. Posisi Yasonna yang hadir di tengah kuasa hukum PDIP juga dinilai sarat konflik kepentingan.
Keberadaan Harun Masiku masih menjadi misteri. Pernyataan Menkumham Yasonna Laoly soal keberadaan politisi PDI-P ini pun bertolak-belakang dengan ditjen imigrasi.
Lalu dimanakah Harun Masiku kini? Sudah sampai mana kasus ini bergulir? 

Penulis : Edika ipelona


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
01:48
PRESIDEN AS JOE BIDEN AKAN HUKUM PIHAK YANG DIDUGA MELANGGAR HAM TERKAIT KASUS PEMBUNUHAN JURNALIS JAMAL KHASHOGGI   PLT JUBIR KPK ALI FIKRI TEGASKAN PIHAKNYA BEKERJA SESUAI PROSEDUR HUKUM YANG BERLAKU DALAM OTT 6 ORANG DI SULSEL   WAKIL KETUA MPR SYARIEF HASAN MINTA PEMERINTAH TINJAU ULANG SOAL IZIN INVESTASI MIRAS    BKPM BERENCANA MENGAJAK MUI UNTUK BERKOORDINASI TERKAIT PENERBITAN IZIN INVESTASI MIRAS DI DAERAH    POLISI TANGKAP 12 TERDUGA TERORIS DI SEJUMLAH WILAYAH DI JAWA TIMUR TERKAIT JARINGAN JAMAAH ISLAMIYAH   KETUM PBNU SAID AQIL SIROJ MINTA PEMERINTAH INSTRUKSIKAN KEPADA PNS HINGGA PEGAWAI BUMN MEMBAYAR ZAKAT 2,5%    PRESIDEN JOKOWI MINTA SEMUA JAJARAN NU BANTU PEMERINTAH DALAM MENYUKSESKAN PROGRAM VAKSINASI COVID-19   PRESIDEN JOKOWI MENGHADIRI HARLAH NAHDLATUL ULAMA (NU) KE-98 SECARA VIRTUAL   GUBERNUR JABAR RIDWAN KAMIL SEBUT PROGRAM PETANI MILENIAL DIMULAI PERTENGAHAN MARET 2021   GUNUNG MERAPI ERUPSI KEMBALI LUNCURKAN AWAN PANAS SEJAUH 1 KM PADA SABTU MALAM    POLDA METRO KLAIM KAMPUNG TANGGUH DI PASEBAN, SENEN, JAKPUS, MAMPU TEKAN PENYEBARAN COVID-19    KEMENKES: VAKSINASI GOTONG ROYONG HANYA DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN ATAU BADAN USAHA KEPADA KARYAWAN   JUBIR VAKSINASI COVID-19 TEGASKAN TAK ADA MEKANISME VAKSINASI MANDIRI BAGI INDIVIDU ATAU BELI SECARA PERORANGAN   MENKES BUDI GUNADI SADIKIN TARGETKAN 38 JUTA ORANG SUDAH DIVAKSIN COVID-19 PADA AKHIR JUNI 2021