HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK Untuk Kasus Wahyu Setiawan

Jumat, 24 Januari 2020 | 10:11 WIB
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto (Sumber: Ihsanuddin/Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hasto akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wahyu Setiawan terkait kasus dugaan suap PAW anggota DPR dari PDIP.

Tiba di gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9.00 WIB, Hasto didampingi ajudan. Tak banyak yang dilontarkan Hasto sebelum menjalani pemeriksaan. 

Baca Juga: KPU: Ada Surat PDIP yang Ditandatangani Hasto dan Megawati

"Saya hadir untuk memenuhi panggilan KPK, untuk menjadi saksi terkait kasus WSE (Wahyu Setiawan)," ujar Hasto sebelum masuk gedung KPK, Jumat (24/1/2020).

Hasto menambahkan dirinya belum tahu maksud KPK untuk meminta kesaksiannya, ia berjanji akan menjelaskan proses pemeriksaan sebagai saksi setelah selesai nanti.

"Nanti akan saya sampaikan," singkatnya.

Penulis : Johannes Mangihot




BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
10:47
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA MINTA PEMERINTAH TARIK DAN PERBAIKI RUU “OMNIBUS LAW” SEBELUM DIAJUKAN KE PARLEMEN    BMKG: GEMPA BERMAGNITUDO 4,9 MENGGUNCANG TASIKMALAYA, TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI   KORBAN MENINGGAL AKIBAT VIRUS KORONA DI TIONGKOK HINGGA 21 FEBRUARI 2020 MENCAPAI 2.233 ORANG   AUSTRALIA SEBUT DUA WARGANYA YANG DIEVAKUASI DARI KAPAL PESIAR DIAMOND PRINCESS POSITIF TERINFEKSI VIRUS KORONA   WAKIL KETUA KOMISI VII DPR ACE HASAN SYADZILY MINTA MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY TIDAK IKUT CAMPUR SOAL JODOH   KEJAGUNG GANDENG DITJEN PAJAK, KEMENKEU, DAN PPATK TELUSURI ASET TERSANGKA KASUS JIWASRAYA   PERKUMPULAN AHLI ARKEOLOGI INDONESIA MENDESAK GUBERNUR DKI JAKARTA ANIES BASWEDAN BATALKAN FORMULA E DI MONAS   KLHK BANTAH RUU "OMNIBUS LAW" MENGABAIKAN PRINSIP LINGKUNGAN DAN PRO-PEBISNIS BESAR   KEJAGUNG SEBUT BERKAS 5 TERSANGKA KASUS DUGAAN KORUPSI PT JIWASRAYA SUDAH 85 PERSEN RAMPUNG   PBNU MENILAI USULAN MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY SOAL FATWA SI KAYA NIKAHI SI MISKIN TIDAK TEPAT    KEMENDAGRI SEBUT PEMERINTAH AKAN MENYALURKAN DANA DESA SEBESAR RP 72 TRILIUN KEPADA 74.953 DESA DI SELURUH INDONESIA   MENDIKBUD NADIEM MAKARIM INGIN BAHASA INDONESIA JADI BAHASA PENGANTAR DI KAWASAN ASIA TENGGARA   WAKIL KETUA MPR LESTARI MOERDIJAT SEBUT RUU KETAHANAN KELUARGA MENGABAIKAN HAM   KPK: KASUS-KASUS BESAR TIDAK TERMASUK YANG DIHENTIKAN PENYELIDIKANNYA