HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Jokowi Peringatkan Prabowo Harus Efisien Kelola Anggara Rp 127 Triliun

Jumat, 24 Januari 2020 | 07:35 WIB
Presiden Joko Widodo Bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Sumber: Instagram @jokowi)

JAKARTA, KOMPAS TV - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memang tak lepas dari perhatian publik. Sejak dirinya menjabat di posisi Menteri Pertahanan, banyak mata tertuju pada sepak terjang Prabowo.

Memegang anggaran Rp 127 triliun di Kementerian Pertahanan, Prabowo diminta Presiden Joko Widodo untuk menghidupkan industri strategis Indonesia.

“Perlu saya informasikan bahwa Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang. Anggaran Rp127 triliun itu harus efisien, bersih, tidak boleh ada mark-up lagi, dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita.” Ungkap Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri di Kompleks Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020.

Menurut Presiden belanja pertahanan harus diubah menjadi investasi pertahanan, salah satu caranya yakni dengan menghidupkan industri strategis Indonesia.

Meski tak menutup peluang kerja sama pengembangan alutsista dengan negara lain, di mana Menteri Pertahanan telah menjajaki, misalnya dengan Perancis, Korea Selatan, atau negara-negara Eropa Timur.

Lebih lanjut Presiden Jokowi juga menjelaskan dalam tulisan di akun Instagramnya,  tak heran jika Menteri Pertahanan pergi ke sebuah negara. Selain tugas diplomasi pertahanan kita, juga untuk melihat alutsista yang akan dibeli Indonesia. Terkait bagus atau tidak bagus, benar atau tidak benar, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semuanya diminta dicek secara detail.

 

Penulis : Yuilyana



BERITA LAINNYA

Berita Daerah

Harus Perhatikan Habitat Orang Utan

Jumat, 21 Februari 2020 | 09:59 WIB
Berita Daerah

Polisi Tembak Mati Bandar Sabu

Jumat, 21 Februari 2020 | 09:54 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
10:06
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA MINTA PEMERINTAH TARIK DAN PERBAIKI RUU “OMNIBUS LAW” SEBELUM DIAJUKAN KE PARLEMEN.    BMKG: GEMPA BERMAGNITUDO 4,9 MENGGUNCANG TASIKMALAYA, TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI   KORBAN MENINGGAL AKIBAT VIRUS KORONA DI TIONGKOK HINGGA 21 FEBRUARI 2020 MENCAPAI 2.233 ORANG   AUSTRALIA SEBUT DUA WARGANYA YANG DIEVAKUASI DARI KAPAL PESIAR DIAMOND PRINCESS POSITIF TERINFEKSI VIRUS KORONA   WAKIL KETUA KOMISI VII DPR ACE HASAN SYADZILY MINTA MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY TIDAK IKUT CAMPUR SOAL JODOH   KEJAGUNG GANDENG DITJEN PAJAK, KEMENKEU, DAN PPATK TELUSURI ASET TERSANGKA KASUS JIWASRAYA   PERKUMPULAN AHLI ARKEOLOGI INDONESIA MENDESAK GUBERNUR DKI JAKARTA ANIES BASWEDAN BATALKAN FORMULA E DI MONAS   KLHK BANTAH RUU "OMNIBUS LAW" MENGABAIKAN PRINSIP LINGKUNGAN DAN PRO-PEBISNIS BESAR   KEJAGUNG SEBUT BERKAS 5 TERSANGKA KASUS DUGAAN KORUPSI PT JIWASRAYA SUDAH 85 PERSEN RAMPUNG   PBNU MENILAI USULAN MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY SOAL FATWA SI KAYA NIKAHI SI MISKIN TIDAK TEPAT    KEMENDAGRI SEBUT PEMERINTAH AKAN MENYALURKAN DANA DESA SEBESAR RP 72 TRILIUN KEPADA 74.953 DESA DI SELURUH INDONESIA   MENDIKBUD NADIEM MAKARIM INGIN BAHASA INDONESIA JADI BAHASA PENGANTAR DI KAWASAN ASIA TENGGARA   WAKIL KETUA MPR LESTARI MOERDIJAT SEBUT RUU KETAHANAN KELUARGA MENGABAIKAN HAM   KPK: KASUS-KASUS BESAR TIDAK TERMASUK YANG DIHENTIKAN PENYELIDIKANNYA