Kompas TV nasional kompas pagi

Kisruh Jiwasraya dan Asabri, Ombudsman Pertanyakan Kinerja OJK

Kamis, 23 Januari 2020 | 11:51 WIB

Kinerja Otoritas Jasa Keuangan, OJK kini dipertanyakan pasca-mencuatnya skandal gagal bayar yang menimpa perusahaan Asuransi BUMN Jiwasraya dan kerugian besar di tubuh Asabri.

Sorotan terhadap kinerja OJK datang dari Ombudsman RI yang menemukan adanya inkonsistensi pengaturan terkait kewajiban adanya direktur kepatuhan di perusahaan asuransi.

Menurut Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih, pengaturan dan pengawasan oleh OJK dalam hal tata kelola asuransi makin melemahkan perusahaan asuransi, seperti Asabri dan Jiwasraya.

Ombudsman akan melakukan investigasi dengan mengundang OJK.
Tak hanya Ombudsman , Komisi XI DPR juga mempertanyakan kinerja OJK. Bahkan muncul wacana pembubaran OJK.

Menanggapi wacana ini , Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso-pun menegaskan, OJK sudah bekerja profesional dan indepependen sebagai otoritas pengawas di sektor jasa keuangan.

Sementara Menteri Keuangan, Sri Mulyani tidak memungkiri upaya pencegahan, penanganan, dan stabilisasi sektor keuangan masih memiliki banyak kekurangan.

Kendati demikian, Sri Mulyani menyatakan upaya penyempurnaan sistem atau aturan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan nasional akan terus dilakukan.

Penulis : Aleksandra Nugroho



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:40
DALAM PENGAMANAN NATAL & TAHUN BARU, POLRI AKAN GELAR OPERASI LILIN MULAI 23 DESEMBER 2020 HINGGA 4 JANUARI 2021   POLRI KERAHKAN 191.584 PERSONEL UNTUK AMANKAN NATAL & TAHUN BARU 2021   WAPRES MA’ARUF AMIN INGATKAN PELAKU INDUSTRI "FINTECH" PERKUAT KEAMANAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT   WAPRES MA'RUF AMIN: PERKEMBANGAN INDUSTRI TEKNOLOGI FINANSIAL ATAU “FINTECH” DI INDONESIA BERKEMBANG SANGAT PESAT   PRESIDEN JOKOWI INGATKAN PARA MENTERI UNTUK TETAP BERHATI-HATI DALAM MENGGUNAKAN APBN 2021   PRESIDEN JOKOWI: APBN 2021 MASIH DIFOKUSKAN UNTUK PENANGANAN COVID-19, BAIK DI SEKTOR KESEHATAN MAUPUN EKONOMI    PRESIDEN JOKOWI MINTA MENSOS SEGERA MENYALURKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT PADA AWAL JANUARI 2020   PENYIDIK KPK SITA SEJUMLAH BARANG DAN KARTU DEBIT DALAM PENANGKAPAN MENTERI KP EDHY PRABOWO   DPP GERINDRA DKI MENYATAKAN AKAN JELASKAN SOAL PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO OLEH KPK   SEKJEN KKP ANTAM NOVAMBAR SEBUT PIHAKNYA HARGAI PROSES HUKUM KPK TERKAIT PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO    DARI 17 ORANG YANG DITANGKAP TERDIRI DARI MENTERI EDHY PRABOWO & ISTRI, PEJABAT KKP, SERTA SEJUMLAH PIHAK SWASTA   HINGGA SAAT INI, KPK MENANGKAP 17 ORANG DALAM RANGKAIAN OPERASI TANGKAP TANGAN MENTERI KP EDHY PRABOWO    KETUA HARIAN DPP GERINDRA SUFMI DASCO AHMAD MASIH TUNGGU INFORMASI VALID KPK SOAL PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO   WAKIL KETUA KOMISI IV DPR DEDI MULYADI MENGAKU PRIHATIN DENGAN PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO OLEH KPK