HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV bisnis kebijakan

Skema Upah Per Jam di Omnibus Law Memantik Protes

Selasa, 21 Januari 2020 | 15:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ditargetkan tuntas dan meluncur pekan ini.

Ada satu hal yang sangat menarik terutama tentang aturan ketenagakerjaan: pemerintah merestui skema upah per jam.

Habis gelap terbitlah terang, ini yang diharapkan pemerintah di sektor investasi. 

Untuk mewujudkannya, modifikasi racikan kebijakan diramu lewat Omnibus Law. Di antaranya Cipta Lapangan Kerja.

Baca Juga: Jokowi Larang  Pasal Titipan di Omnibus Law Lapangan Kerja

Meski belum final karena masih "dimasak", satu per satu "menu" pengundang investasi mulai dibocorkan. 

Salah satunya adalah sistem upah per jam untuk sektor jasa dan perdagangan yang menuai kontroversi.

Secara rata-rata, upah pekerja manufaktur Indonesia lebih tinggi dari negara tetangga, yaitu mencapai 5.421 dolar Amerika Serikat per tahun atau sekitar 75 juta rupiah.

Di sektor industri 2020, pemerintah juga menargetkan penyerapan 19,66 juta tenaga kerja atau 15 persen dari total tenaga yang tersedia.

Karena inilah, pemerintah berusaha mencari cara tak biasa untuk menarik investor agar tak kabur ke negara tetangga. 

Apalagi, ketenagakerjaan menjadi poin paling lantang disuarakan dunia usaha.

Baca Juga: Wacana Sistem Upah Pekerja Tuai Kontroversi

Meski memantik pro dan kontra antara pekerja, pebisnis dan pemerintah, ekonom menghitung pengubahan sistem pengupahan adalah jalan terbaik.

Upah per jam akan adil dengan produktivitas pekerja.
 
Skema pengupahan per jam sudah biasa dilakukan di negara maju. 

Selain menguji produktivitas buruh, skema ini dianggap lebih adil dan mampu menarik investasi.
 

Penulis : Reny Mardika



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
05:08
KOREA SELATAN LIBURKAN KEGIATAN SEKOLAH MULAI PEKAN DEPAN TERKAIT STATUS SIAGA SATU VIRUS KORONA   PRESIDEN KOREA SELATAN MENAIKKAN STATUS INFEKSI VIRUS KORONA KE LEVEL TERTINGGI    BPBD NTB SEBUT RATUSAN JIWA MENGUNGSI AKIBAT BANJIR BANDANG YANG MENERJANG KECEMATAN SAMBELIA, LOMBOK TIMUR   PLT JUBIR KPK: DARI EVALUASI ADA 366 SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN YANG MENJADI TUNGGAKAN SEJAK 2008 HINGGA 2019   ANGGOTA KOMISI III DPR ARSUL SANI MENGAKU BELUM MENERIMA LAPORAN KPK SOAL PENGHENTIAN PENYIDIKAN 36 KASUS    PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI JAKARTA RAYA : 247 GARDU LISTRIK TELAH KEMBALI DINYALAKAN PASCABANJIR   KBRI TOKYO SEBUT 78 WNI YANG BERADA DI DIAMOND PRINCESS SUDAH JALANI TES “POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)”    ANTISIPASI WABAH VIRUS KORONA, TURKI DAN PAKISTAN TUTUP PINTU PERBATASAN DENGAN IRAN   JADI NEGARA MAJU, AMERIKA SERIKAT MENCORET INDONESIA DARI DAFTAR NEGARA BERKEMBANG    PRESIDEN XI JINPING: VIRUS KORONA ADALAH DARURAT KESEHATAN TERBESAR DI TIONGKOK   BNN TANGKAP 6 ORANG DARI PENGGEREBEKAN PABRIK NARKOBA DI ARCAMANIK, BANDUNG, JAWA BARAT   BNN SEBUT ADA SEKITAR 2 JUTA PIL NARKOTIKA YANG DIPRODUKSI DARI PABRIK NARKOBA DI ARCAMANIK, BANDUNG    SELAIN MESIN PENCETAK, BNN JUGA TEMUKAN BAHAN BAKU DAN CAIRAN YANG DIDUGA UNTUK MEMPRODUKSI PIL NARKOTIKA   PENGGEREBEKAN PABRIK NARKOBA DI BANDUNG, JAWA BARAT, BNN TEMUKAN MESIN BERUKURAN BESAR UNTUK CETAK PIL NARKOTIKA