HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Adian Napitupulu: Harun Masiku Hanya Ingin Menagih Haknya...

Senin, 20 Januari 2020 | 04:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu menilai caleg PDIP yang kini buron di luar negeri, Harun Masiku, adalah korban dan bukan pelaku suap.

Menurut Adian, Harun hanya ingin menagih haknya yang sudah diputuskan oleh partai bahwa dia akan masuk ke DPR berdasarkan keputusan Mahkamah Agung atau MA tentang peralihan suara caleg yang meninggal.

Baca Juga: Kata Adian, Harun Masiku Hanyalah Korban

PDIP lewat tim hukumnya mempermasalahkan keputusan KPU yang mengabaikan keputusan MA tentang peralihan suara caleg yang meninggal dunia.

Menurut tim hukum PDIP, beda tafsir ini menjadi penyebab kasus suap kader PDIP Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Anggota tim hukum DPP PDIP, Maqdir Ismail menyatakan perbedaan penafsiran serta sikap antara MA dan KPU menjadi awal mula adanya permasalahan hukuman yang menyeret kader Harun Masiku.

Baca Juga: Adian Napitupulu: Soal Harun Masiku, Jangan Salahkan PDI-P

Maqdir menilai semestinya KPU menaati putusan Mahkamah Agung terkait diskresi pemberian suara calon legislatif yang meninggal dunia kepada parpol.

Harun Masiku, caleg PDIP yang sudah dipecat partainya, lanjut buron di luar negeri.

Imigrasi mencatat bahwa Harun pergi ke Singapura pada 6 Januari 2020 atau sebelum OTT KPK terjadi.

Meski belum tertangkap, Harun menjadi tersangka pemberi suap ratusan juta rupiah kepada tersangka lain, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang sudah ditahan KPK.

Penulis : Christandi Super



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
09:09
MENTERI BUMN ERICK THOHIR SEBUT SERAPAN ANGGARAN BUMN MENCAPAI 97,2 PERSEN   MENDIKBUD NADIEM MAKARIM SEBUT KEMENTERIANNYA MENGALOKASIKAN ANGGARAN RP 104 MILIAR UNTUK TANGGULANGI BENCANA   ASEAN SEPAKAT MENDUKUNG TIONGKOK UNTUK PERANGI WABAH VIRUS KORONA   GUBERNUR NTB MENILAI ANGKA KEMISKINAN TIDAK BISA TURUN TANPA INDUSTRIALISASI   BMKG: GEMPA BERMAGNITUDO 5,5 MENGGUNCANG MALUKU TENGGARA BARAT, TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI   KEMENDAGRI: PEMERINTAH AKAN SALURKAN DANA DESA RP 72 TRILIUN KEPADA 74.953 DESA DI SELURUH INDONESIA   POLRI SEBUT WACANA POLSEK TAK LAKUKAN PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN BUTUH WAKTU DAN PERENCANAAN ANGGARAN YANG MATANG   WAKIL KETUA MPR LESTARI MOERDIJAT NILAI RUU KETAHANAN KELUARGA TERLALU MENGINTERVENSI KELUARGA   KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAKUKAN TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN PENDIDIKAN   BKPM MINTA PRESIDEN LINDUNGI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DAERAH   JADI CAWAGUB DKI JAKARTA, RIZA PATRIA SIAPKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DPR   WAKIL KETUA DPR SUFMI DASCO SEBUT BANYAK KEPENTINGAN BERTABRAKAN DI RUU CIPTA KERJA   PARTAI NASDEM DUKUNG MENANTU PRESIDEN JOKOWI, BOBBY AFIF NASUTION, DI PILKADA MEDAN 2020   KLHK AWASI PEMBANGUNAN TEROWONGAN GAJAH DI PROYEK TOL TRANS-SUMATERA SEKSI PEKANBARU-DUMAI