HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV klik360 cerita indonesia

Warga Bidara Cina Tolak Toa Banjir, Warga: Yang Sudah Ada Saja Tidak Berfungsi

Minggu, 19 Januari 2020 | 09:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengadakan Disaster Warning System dengan pengeras suara yang yang biasa dikenal dengan toa. Tidak tanggung-tanggung, anggaran yang diajukan untuk pengadaan peringatan dini bencana ini, termasuk banjir, bernilai Rp 4 Miliar.

Namun banyak penolakan yang didapat oleh Pemprov DKI Jakarta, termasuk dari warga di RT 5/ RW 7, di Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Pasalnya, di lokasi ini sudah terpasang pengeras suara berbentuk sirene, namun warga menganggap alat tersebut tidak berfungsi efektif. 

Menurut warga, sirene yang dipasang di empat titik di kawasan Bidara Cina tidak aktif. Delapan tahun terpasang, warga bahkan tak tahu bagaimana cara pengoperasian alat tersebut. Saat banjir tiba warga justru mendapatkan informasi melalui media sosial ataupun media massa. 

Baca Juga: Presiden Jokowi Tak Peduli Normalisasi atau Naturalisasi, Sindir Anies?

Warga bahkan secara mandiri membangun koordinasi dengan Pintu Air Katulampa untuk berjaga dari datangnya banjir. Sebagai daerah yang selalu terdampak banjir, wilayah Bidara Cina justru menolak jika pemerintah memberikan tambahan sirine.

Menurut Mamat Sahroni selaku Ketua RW 7, ketimbang membeli sirene yang tak berfungsi, Mamat lebih memilih bantuan guna mempercepat koordinasi antar RT saat banjir tiba. 

#toa #banjir #BanjirDKI #anggarantoa

Penulis : Laura Elvina



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
10:48
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA MINTA PEMERINTAH TARIK DAN PERBAIKI RUU “OMNIBUS LAW” SEBELUM DIAJUKAN KE PARLEMEN    BMKG: GEMPA BERMAGNITUDO 4,9 MENGGUNCANG TASIKMALAYA, TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI   KORBAN MENINGGAL AKIBAT VIRUS KORONA DI TIONGKOK HINGGA 21 FEBRUARI 2020 MENCAPAI 2.233 ORANG   AUSTRALIA SEBUT DUA WARGANYA YANG DIEVAKUASI DARI KAPAL PESIAR DIAMOND PRINCESS POSITIF TERINFEKSI VIRUS KORONA   WAKIL KETUA KOMISI VII DPR ACE HASAN SYADZILY MINTA MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY TIDAK IKUT CAMPUR SOAL JODOH   KEJAGUNG GANDENG DITJEN PAJAK, KEMENKEU, DAN PPATK TELUSURI ASET TERSANGKA KASUS JIWASRAYA   PERKUMPULAN AHLI ARKEOLOGI INDONESIA MENDESAK GUBERNUR DKI JAKARTA ANIES BASWEDAN BATALKAN FORMULA E DI MONAS   KLHK BANTAH RUU "OMNIBUS LAW" MENGABAIKAN PRINSIP LINGKUNGAN DAN PRO-PEBISNIS BESAR   KEJAGUNG SEBUT BERKAS 5 TERSANGKA KASUS DUGAAN KORUPSI PT JIWASRAYA SUDAH 85 PERSEN RAMPUNG   PBNU MENILAI USULAN MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY SOAL FATWA SI KAYA NIKAHI SI MISKIN TIDAK TEPAT    KEMENDAGRI SEBUT PEMERINTAH AKAN MENYALURKAN DANA DESA SEBESAR RP 72 TRILIUN KEPADA 74.953 DESA DI SELURUH INDONESIA   MENDIKBUD NADIEM MAKARIM INGIN BAHASA INDONESIA JADI BAHASA PENGANTAR DI KAWASAN ASIA TENGGARA   WAKIL KETUA MPR LESTARI MOERDIJAT SEBUT RUU KETAHANAN KELUARGA MENGABAIKAN HAM   KPK: KASUS-KASUS BESAR TIDAK TERMASUK YANG DIHENTIKAN PENYELIDIKANNYA