Kompas TV nasional sapa indonesia

Kasus Kerajaan Fiktif, Begini Kata Menteri Sosial

Minggu, 19 Januari 2020 | 02:32 WIB

Gegernya kemunculan kerajaan-kerajaan fiktif seperti Keraton Agung Sejagat di Purworejo atau Sunda Empire di Bandung menjadi perhatian masyarakat.

Pengamat Sosial Universitas Indonesia, Devi Rahmawati, mengatakan bahwa kemampuan storytelling menjadi pemicu mengapa orang rela ikut-ikutan kerajaan-kerajaan fiktif tersebut. 

Ketika kemampuan storytelling digunakan untuk hal-hal yang positif, maka pendengar atau pengikutnya akan termotivasi untuk menjadi positif. Namun, ketika digunakan pada hal negatif, maka terjadilah fenomena soal kerajaan-kerajaan fiktif ini.

Devi melanjutnya, dari narasi atau storytelling ini lah yang memicu kasus-kasus lain seperti investasi bodong MeMiles atau First Travel. 

"Manusia bisa sampai ke peradaban sekarang karena lahir, besar dengan narasi," kata Devi. 

Bila kontesnya kriminal, maka pendekatan hukum harus dilakukan pemerintah. 

Devi pun mengatakan pemerintah bisa melakukan pendekatan dalam konteks kultural, yaitu perlu mendekati kelompok-kelompok tersebut. Siapa tahu, mereka bisa diajak bekerja sama untuk membantu program-program pemerintah. 

Lewat sambungan video, Menteri Sosial Juliari Batubara juga memberikan responsnya. Sama seperti Devi, jika konteksnya penipuan dan masuk ke ranah kriminal, maka harus diproses secara hukum. 

Mensos pun juga mengimbau masyarakat agar tidak terkecoh dengan kelompok-kelompok seperti ini. Juliari pun menggarisbawahi selama ini masyarakat Indonesia memang kerap tertipu dengan penipuan-penipuan yang menawarkan keuntungan-keuntungan yang bisa diraih dengan cepat. 

Editor : Christandi Super



BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Pengukuhan Lima Pjs Bupati Walikota

Selasa, 29 September 2020 | 02:30 WIB
KOMPAS SPORT

Timnas U19 Menang 1-0 dari Dinamo Zagreb

Selasa, 29 September 2020 | 02:29 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
05:34
ANTISIPASI PENYAKIT RABIES, PEMPROV JATENG BERSAMA DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN SEDIAKAN 8.000 VAKSIN   KEMENTERIAN PUPR BANGUN 113 RUMAH TAK LAYAK HUNI WARGA BANTARAN SUNGAI LANGSA, ACEH   PEMPROV BANTEN SIAPKAN LAHAN SATU HEKTAR DI SAYAR, SERANG, UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN KHUSUS COVID-19   KETUA MPR BAMBANG SOESATYO DORONG PEMERINTAH BERKOMITMEN TUNTASKAN ENDEMIS RABIES DI 26 PROVINSI   KETUA SATGAS COVID-19 MINTA MASYARAKAT BERPERAN JADI PAHLAWAN KEMANUSIAAN   GUBERNUR RIAU MINTA PT HUTAMA KARYA PRIORITASKAN TEMPAT PERISTIRAHATAN DI TOL PEKANBARU-DUMAI DIKELOLA UMKM LOKAL   BAWASLU FOKUS AWASI KEGIATAN KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL   KETUA BALEG DPR: PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA AKAN DILANJUTKAN DI TINGKAT TIM PERUMUS DAN SINKRONISASI   KETUA BALEG DPR: PEMBAHASAN "OMNIBUS LAW" RUU CIPTA KERJA DI TINGKAT PANITIA KERJA RAMPUNG   6 PEDAGANG POSITIF COVID-19, PASAR CIPLAK, JAKARTA SELATAN, DITUTUP SEMENTARA SELAMA 3 HARI   PEMKOT DAN DPRD KOTA BEKASI SUSUN PERDA SOAL COVID-19 UNTUK PERKUAT PENERAPAN SANKSI   KETUA SATGAS COVID-19 DONI MONARDO: SEKITAR 45 JUTA WARGA INDONESIA YAKIN TAK AKAN TERTULAR COVID-19   KETUA SATGAS COVID-19 DONI MONARDO SEBUT TEMPAT TIDUR ISOLASI PASIEN COVID-19 DI JAKARTA TERSISA 3.750   SATGAS COVID-19 KEMBANGKAN MASKER KHUSUS UNTUK DAERAH ZONA MERAH