HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional sapa indonesia

Kasus Kerajaan Fiktif, Begini Kata Menteri Sosial

Minggu, 19 Januari 2020 | 02:32 WIB

Gegernya kemunculan kerajaan-kerajaan fiktif seperti Keraton Agung Sejagat di Purworejo atau Sunda Empire di Bandung menjadi perhatian masyarakat.

Pengamat Sosial Universitas Indonesia, Devi Rahmawati, mengatakan bahwa kemampuan storytelling menjadi pemicu mengapa orang rela ikut-ikutan kerajaan-kerajaan fiktif tersebut. 

Ketika kemampuan storytelling digunakan untuk hal-hal yang positif, maka pendengar atau pengikutnya akan termotivasi untuk menjadi positif. Namun, ketika digunakan pada hal negatif, maka terjadilah fenomena soal kerajaan-kerajaan fiktif ini.

Devi melanjutnya, dari narasi atau storytelling ini lah yang memicu kasus-kasus lain seperti investasi bodong MeMiles atau First Travel. 

"Manusia bisa sampai ke peradaban sekarang karena lahir, besar dengan narasi," kata Devi. 

Bila kontesnya kriminal, maka pendekatan hukum harus dilakukan pemerintah. 

Devi pun mengatakan pemerintah bisa melakukan pendekatan dalam konteks kultural, yaitu perlu mendekati kelompok-kelompok tersebut. Siapa tahu, mereka bisa diajak bekerja sama untuk membantu program-program pemerintah. 

Lewat sambungan video, Menteri Sosial Juliari Batubara juga memberikan responsnya. Sama seperti Devi, jika konteksnya penipuan dan masuk ke ranah kriminal, maka harus diproses secara hukum. 

Mensos pun juga mengimbau masyarakat agar tidak terkecoh dengan kelompok-kelompok seperti ini. Juliari pun menggarisbawahi selama ini masyarakat Indonesia memang kerap tertipu dengan penipuan-penipuan yang menawarkan keuntungan-keuntungan yang bisa diraih dengan cepat. 

Penulis : Christandi Super



BERITA LAINNYA

Berita Daerah

Harus Perhatikan Habitat Orang Utan

Jumat, 21 Februari 2020 | 09:59 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
10:21
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA MINTA PEMERINTAH TARIK DAN PERBAIKI RUU “OMNIBUS LAW” SEBELUM DIAJUKAN KE PARLEMEN.    BMKG: GEMPA BERMAGNITUDO 4,9 MENGGUNCANG TASIKMALAYA, TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI   KORBAN MENINGGAL AKIBAT VIRUS KORONA DI TIONGKOK HINGGA 21 FEBRUARI 2020 MENCAPAI 2.233 ORANG   AUSTRALIA SEBUT DUA WARGANYA YANG DIEVAKUASI DARI KAPAL PESIAR DIAMOND PRINCESS POSITIF TERINFEKSI VIRUS KORONA   WAKIL KETUA KOMISI VII DPR ACE HASAN SYADZILY MINTA MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY TIDAK IKUT CAMPUR SOAL JODOH   KEJAGUNG GANDENG DITJEN PAJAK, KEMENKEU, DAN PPATK TELUSURI ASET TERSANGKA KASUS JIWASRAYA   PERKUMPULAN AHLI ARKEOLOGI INDONESIA MENDESAK GUBERNUR DKI JAKARTA ANIES BASWEDAN BATALKAN FORMULA E DI MONAS   KLHK BANTAH RUU "OMNIBUS LAW" MENGABAIKAN PRINSIP LINGKUNGAN DAN PRO-PEBISNIS BESAR   KEJAGUNG SEBUT BERKAS 5 TERSANGKA KASUS DUGAAN KORUPSI PT JIWASRAYA SUDAH 85 PERSEN RAMPUNG   PBNU MENILAI USULAN MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY SOAL FATWA SI KAYA NIKAHI SI MISKIN TIDAK TEPAT    KEMENDAGRI SEBUT PEMERINTAH AKAN MENYALURKAN DANA DESA SEBESAR RP 72 TRILIUN KEPADA 74.953 DESA DI SELURUH INDONESIA   MENDIKBUD NADIEM MAKARIM INGIN BAHASA INDONESIA JADI BAHASA PENGANTAR DI KAWASAN ASIA TENGGARA   WAKIL KETUA MPR LESTARI MOERDIJAT SEBUT RUU KETAHANAN KELUARGA MENGABAIKAN HAM   KPK: KASUS-KASUS BESAR TIDAK TERMASUK YANG DIHENTIKAN PENYELIDIKANNYA