HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV regional berita daerah

Keraton Agung Sejagat Klaim Punya Izin dari PBB

Rabu, 15 Januari 2020 | 11:27 WIB
Kelompok Kerajaan Keraton Agung Sejagat dipertanyakan izin aktivitas dan aspek legalitasnya (Sumber: Kompas.com)

PURWOREJO, KOMPAS.TV – Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Purworejo menilai aktivitas kelompok kerajaan Keraton Agung Sejagat di Desa Pogung Juru Tengah, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah, diketahui tidak memiliki izin.

Namun kelompok itu mengklaim telah mengantongi izin dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Baca Juga: Bupati Purworejo Perintahkan Bawahannya Tutup Keraton Agung Sejagat

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Purworejo, Rita Purnama mengatakan hingga saat ini pihak kelompok kerajaan itu belum dapat menunjukkan bukti perizinan internasionalnya, seperti yang mereka sebutkan.

"Ngantongi izinnya dari dunia atau PBB. Itu yang membawa sinuwunnya dan belum ditunjukkan sampai saat ini," katanya, seperti dilansir Kompas.com

Rita menyatakan, kelompok kerajaan Keraton Agung Sejagat diindikasikan melakukan penipuan.

Sebab, sejarah yang mereka tuturkan tidak sesuai dengan kenyataan. 

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
11:57
PSI MENDORONG DUA CAWAGUB DKI JAKARTA JALANI UJI PUBLIK AGAR MASYARAKAT TIDAK MENDAPAT “KUCING DALAM KARUNG”   KEMENTERIAN ESDM TAMBAH JARINGAN GAS BUMI HINGGA 4.762 RUMAH TANGGA DI PENAJAM PASER UTARA, KALTIM   KAPUSPENKUM KEJAKSAAN AGUNG KLAIM SEDANG LACAK ASET TERSANGKA KASUS JIWASRAYA DI LUAR NEGERI   JUBIR ISTANA FADJROEL RACHMAN: PEMERINTAH SAMBUT POSITIF PEMBENTUKAN PANJA JIWASRAYA OLEH KOMISI VI & KOMISI XI DPR   KPK IMBAU STAF KHUSUS PRESIDEN DAN WAPRES UNTUK MELAPOR HARTA KEKAYAAN SELAMBATNYA 20 FEBRUARI 2020   KPK SEBUT HANYA SATU DARI 21 STAF KHUSUS PRESIDEN DAN WAPRES YANG SUDAH MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN   TANGGAPI PIDATO MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SOAL REKOMENDASI, GIBRAN RAKABUMING: SAYA SUDAH MELALUI MEKANISME PARTAI   MENKO POLHUKAM SEBUT INDONESIA BUKA OPSI PATROLI BERSAMA FILIPINA DAN MALAYSIA ATASI KELOMPOK ABU SAYYAF   DPR GELAR RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA MENGESAHKAN RUU PRIORITAS YANG MASUK DALAM PROLEGNAS   KETUA DPR PUAN MAHARANI MINTA MASYARAKAT TIDAK TERPENGARUH DRAF “OMNIBUS LAW” ABAL-ABAL   MENPAN-RB TJAHJO KUMOLO TARGETKAN PERAMPINGAN JABATAN ESELON III DAN IV RAMPUNG TAHUN INI   PEMPROV DKI: BERDASARKAN KONTRAK KERJA REVITALISASI MONAS SELESAI DESEMBER 2019   PEMPROV DKI JAKARTA BERI SANKSI PT BAHANA PRIMA NUSANTARA AKIBAT PENYELESAIAN REVITALISASI MONAS TIDAK TEPAT WAKTU   SELAIN ADJIE NOTONEGORO, POLDA JATIM DIJADWALKAN PERIKSA SELEBRITAS TATA JANEETA SEBAGAI SAKSI KASUS MEMILES