Kompas TV regional berita daerah

Nelayan Natuna Keberatan dengan Rencana Pemerintah Mobilisasi Nelayan Pantura Ke Natuna

Rabu, 15 Januari 2020 | 10:17 WIB

PLT Gubernur Kepri, Isdianto, menyampaikan keprihatinannya, terhadap kesejahteraan nelayan lokal Natuna. Terkait rencana Pemerintah untuk memobilisasi nelayan luar Natuna, Isdianto berencana akan mengajukan permintaan kepada pusat untuk memberikan perhatian lebih ke nelayan lokal.

Fokus utama baik dari Bupati Natuna dan Gubernur Kepri, adalah untuk meningkatkan daya saing nelayan lokal, dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas peralatan nelayan.

Menanggapi wacana pemerintah soal mobilisasi nelayan Pantura, para nelayan Kabupaten Natuna keberatan. Menurut mereka, rencana mobilisasi kapal-kapal nelayan Pantura bukanlah solusi atas masalah pelanggaran teritori ZEE oleh nelayan asing. Bagi para nelayan Natuna, pengawalan dari kapal pengawas ikan Indonesia adalah solusi yang tepat.

Pemerintah berwacana memobilisasi nelayan dari Pantura,  sebagai salah satu jawaban atas polemik pelanggaran batas laut dari nelayan-nelayan Tiongkok, sekaligus mempertebal kedaulatan di Perairan Natuna. Menanggapi wacana ini, beberapa perwakilan nelayan dari Pantai Utara Pulau Jawa mengaku siap untuk bertolak ke Natuna.

Ketua Himpunan Nelayan Pekalongan, Imam Nuh Harun, mengatakan para nelayan di Pekalongan tinggal menunggu rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Riswanto, Ketua Himpunan Nelayan Kota Tegal. Para nelayan di Kota Tegal mengaku siap, dan menunggu instruksi dari Kementerian terkait perizinan.
Namun dari ratusan kapal yang dimiliki para nelayan, hanya kapal-kapal berukuran 60 hingga 100 gross ton yang boleh berlayar menuju perairan Natuna.
 

Editor : Dea Davina



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:08
PRESIDEN PERANCIS EMMANUEL MACRON RESMI JADI TUAN RUMAH KONFERENSI VIRTUAL BANTUAN UNTUK LEDAKAN DI BEIRUT, LEBANON   DIRLANTAS POLDA METRO JAYA: PELANGGAR GANJIL-GENAP DI DKI JAKARTA DITILANG MULAI SENIN, 10 AGUSTUS 2020   KORBAN DARI TERSANGKA KASUS "FETISH" KAIN JARIK INGIN PEMERINTAH SEGERA MELAKUKAN PEMBAHASAN & PENGESAHAN RUU PKS   SEKJEN PDI-P HASTO KRISTIYANTO: PILKADA 2020 AKAN JADI STIMULUS PENGGERAK DI TENGAH LESUNYA PEREKONOMIAN   INDIKATOR POLITIK INDONESIA MINTA PENYELENGGARA PEMILU AWASI CALON PETAHANA SOAL PEMBERIAN BANSOS SELAMA PANDEMI   KEMDIKBUD MEMINTA SEKOLAH TERAPKAN KURIKULUM YANG SAMA BAGI SISWA BELAJAR DI RUMAH DAN DI SEKOLAH   FSGI: KEBIJAKAN PEMERINTAH IZINKAN SEKOLAH TATAP MUKA DI WILAYAH ZONA KUNING BERPOTENSI JADI KLASTER BARU KORONA   SATGAS COVID-19 JAWA TIMUR AKAN TUNGGU WILAYAH MENJADI ZONA HIJAU SEBELUM MEMBUKA SEKOLAH TATAP MUKA   KEPALA SATGAS COVID-19 DONI MONARDO BERHARAP PIHAK TERKAIT PILIH ORANG YANG TEPAT UNTUK EDUKASI & SOSIALISASI MASKER   KEPALA SATGAS COVID-19 DONI MONARDO SEBUT ANGKA KESADARAN MENGGUNAKAN MASKER DI INDONESIA MASIH RENDAH   KABUPATEN KULON PROGO, YOGYAKARTA MENCATAT KASUS KEMATIAN PERTAMA AKIBAT KORONA   PENGADILAN NEGERI SURABAYA TUTUP PELAYANAN SELAMA DUA PEKAN SETELAH TUJUH ASN POSITIF KORONA   GUBERNUR SUMSEL: SEMUA PASIEN KONTAK ERAT & KASUS SUSPEK AKAN MENJALANI ISOLASI MANDIRI DI RUMAH MASING-MASING   GUBERNUR SUMSEL: MULAI 31 AGUSTUS 2020, WISMA ATLET JAKABARING PALEMBANG TAK LAGI RAWAT PASIEN KORONA