HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Hadang Kapal China di Natuna, Ini Usulan Plt Gubernur Kepulauan Riau

Selasa, 14 Januari 2020 | 21:58 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri Isdianto (Sumber: KOMPAS.TV)

NATUNA, KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berharap pemerintah memberi bantuan kapal agar bisa bersaing dengan kapal luar.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri Isdianto menjelaskan nelayan di Kabupaten Natuna mayoritas memiliki kapal kecil yang tak bisa berlayar jauh. Hal ini jugalah yang menjadi permasalahan maraknya kapal asing menambil ikan di perairan Natuna.

Menurut Isdianto, jika pemerintah pusat memberi fasilitas kapal, nelayan Natuna bisa melaut hingga ke zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan dapat bersaing dengan nelayan asing yang mengambil ikan di Laut Natuna Utara.

Baca Juga: Pemerintah Akan Kirim Nelayan Pantura ke Natuna, Apa Alasannya?

"Ini yang harus diperhatikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, mencarikan solusi untuk nelayan kita. Paling tidak minimal kasih bantuan kapal, untuk nelayan kita, sehingga mampu bersaing. Kelemahan kita itu tak mampu bersaing," ujarnya saat kunjungan di Kabupaten Natuna, Selasa (14/1/2020).

Pemerintah berencana mengirimkan ratusan nelayan dari patai utara Jawa untuk melaut di Perairan Natuna Utara. Langkah ini ditempuh untuk meminimalisir kapal asing yang mengambil ikan di Laut Natuna.

Rencana tersebut sempat mendapat penolakan dari nelayan Natuna karena dianggap tidak mempedulikan nelayan lokal. Mereka menyarankan lebih baik pemerintah fokus memberdayakan nelayan lokal sekaligus ikut mengamankan laut Natuna Utara dari serangan kapal asing yang mengambil sumber daya alam. Adapun bantuan diharapkan kapal berukuran 8 hingga 10 gros ton (GT).

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
11:56
PSI MENDORONG DUA CAWAGUB DKI JAKARTA JALANI UJI PUBLIK AGAR MASYARAKAT TIDAK MENDAPAT “KUCING DALAM KARUNG”   KEMENTERIAN ESDM TAMBAH JARINGAN GAS BUMI HINGGA 4.762 RUMAH TANGGA DI PENAJAM PASER UTARA, KALTIM   KAPUSPENKUM KEJAKSAAN AGUNG KLAIM SEDANG LACAK ASET TERSANGKA KASUS JIWASRAYA DI LUAR NEGERI   JUBIR ISTANA FADJROEL RACHMAN: PEMERINTAH SAMBUT POSITIF PEMBENTUKAN PANJA JIWASRAYA OLEH KOMISI VI & KOMISI XI DPR   KPK IMBAU STAF KHUSUS PRESIDEN DAN WAPRES UNTUK MELAPOR HARTA KEKAYAAN SELAMBATNYA 20 FEBRUARI 2020   KPK SEBUT HANYA SATU DARI 21 STAF KHUSUS PRESIDEN DAN WAPRES YANG SUDAH MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN   TANGGAPI PIDATO MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SOAL REKOMENDASI, GIBRAN RAKABUMING: SAYA SUDAH MELALUI MEKANISME PARTAI   MENKO POLHUKAM SEBUT INDONESIA BUKA OPSI PATROLI BERSAMA FILIPINA DAN MALAYSIA ATASI KELOMPOK ABU SAYYAF   DPR GELAR RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA MENGESAHKAN RUU PRIORITAS YANG MASUK DALAM PROLEGNAS   KETUA DPR PUAN MAHARANI MINTA MASYARAKAT TIDAK TERPENGARUH DRAF “OMNIBUS LAW” ABAL-ABAL   MENPAN-RB TJAHJO KUMOLO TARGETKAN PERAMPINGAN JABATAN ESELON III DAN IV RAMPUNG TAHUN INI   PEMPROV DKI: BERDASARKAN KONTRAK KERJA REVITALISASI MONAS SELESAI DESEMBER 2019   PEMPROV DKI JAKARTA BERI SANKSI PT BAHANA PRIMA NUSANTARA AKIBAT PENYELESAIAN REVITALISASI MONAS TIDAK TEPAT WAKTU   SELAIN ADJIE NOTONEGORO, POLDA JATIM DIJADWALKAN PERIKSA SELEBRITAS TATA JANEETA SEBAGAI SAKSI KASUS MEMILES