HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV klik360 cerita indonesia

Ahok dan Moeldoko Bahas Harga Gas Tinggi Hingga Rencana Gigit Mafia Migas

Selasa, 14 Januari 2020 | 19:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1/2020) siang. Ahok bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Pertemuan Ahok dan Moeldoko digelar secara tertutup di Kantor Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan. Usai pertemuan, keduanya memberi keterangan pada awak media. 

Moeldoko mengaku ia mengundang Ahok ke kantornya untuk makan siang sambil berdiskusi. Salah satu yang dibahas adalah terkait harga gas industri yang masih tinggi hingga mafia migas.

Baca Juga: Ahok: Anies Baswedan Lebih Pintar Atasi Banjir Jakarta

"Sudah menjadi keinginan Presiden bahwa harga gas harus diturunkan. Karena berkaitan dengan keberlangsungan industri, gas sebagai penopang utama untuk industri sehingga kita akan kawal bersama-sama agar kebijakan presiden betul-betul bisa direalisasikan," kata Moeldoko kepada awak media. 

Moeldoko mengakui bahwa tingginya harga gas salah satunya disebabkan adanya para mafia migas yang bermain. Menurutnya, keberadaan para mafia migas ini kerap membuat Jokowi geram. Jokowi pun beberapa kali mengancam akan menggigit para pemain yang membuat harga migas tinggi tersebut.

Baca Juga: Harga Gas Mahal, Jokowi: Saya Mau Ngomong Kasar, tapi Enggak Jadi... 

Bahkan, Moeldoko juga menyebut kalau ia yang akan “menggigit” lebih dahulu apabila ada masalah agar jangan sampai Presiden Jokowi yang turun tangon untuk menyelesaikannya.

"Beliau sudah sering muncul kata-kata yang begitu keras. Saya pikir jangan sampai ke Presiden lah. Kalau perlu menggigit ya saya duluan yang menggigit, jangan Presiden duluan," kata mantan Panglima TNI ini. 

Baca Juga: Beda Cara Ahok dan Anies Baswedan Atasi Banjir Jakarta

Di sisi lain, Ahok tak banyak berkomentar kepada media dan hanya mendukung pernyataan Moeldoko. Senada dengan Moeldoko, Ahok menyebut telah memiliki rencana demi tercapainya tujuan Presiden Jokowi. Ahok juga mengaku sudah memiliki cara agar harga gas data turun sesuai dengen perintah Presiden Jokowi tersebut.

"Saya kira sudah cukup. Ya intinya Kepala KSP akan mendukung saya secara penuh agar tujuan semua dari Presiden tercapai. Itu saja," kata dia.

#Ahok #MafiaMigas #Jokowi

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
12:41
PSI MENDORONG DUA CAWAGUB DKI JAKARTA JALANI UJI PUBLIK AGAR MASYARAKAT TIDAK MENDAPAT “KUCING DALAM KARUNG”   KEMENTERIAN ESDM TAMBAH JARINGAN GAS BUMI HINGGA 4.762 RUMAH TANGGA DI PENAJAM PASER UTARA, KALTIM   KAPUSPENKUM KEJAKSAAN AGUNG KLAIM SEDANG LACAK ASET TERSANGKA KASUS JIWASRAYA DI LUAR NEGERI   JUBIR ISTANA FADJROEL RACHMAN: PEMERINTAH SAMBUT POSITIF PEMBENTUKAN PANJA JIWASRAYA OLEH KOMISI VI & KOMISI XI DPR   KPK IMBAU STAF KHUSUS PRESIDEN DAN WAPRES UNTUK MELAPOR HARTA KEKAYAAN SELAMBATNYA 20 FEBRUARI 2020   KPK SEBUT HANYA SATU DARI 21 STAF KHUSUS PRESIDEN DAN WAPRES YANG SUDAH MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN   TANGGAPI PIDATO MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SOAL REKOMENDASI, GIBRAN RAKABUMING: SAYA SUDAH MELALUI MEKANISME PARTAI   MENKO POLHUKAM SEBUT INDONESIA BUKA OPSI PATROLI BERSAMA FILIPINA DAN MALAYSIA ATASI KELOMPOK ABU SAYYAF   DPR GELAR RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA MENGESAHKAN RUU PRIORITAS YANG MASUK DALAM PROLEGNAS   KETUA DPR PUAN MAHARANI MINTA MASYARAKAT TIDAK TERPENGARUH DRAF “OMNIBUS LAW” ABAL-ABAL   MENPAN-RB TJAHJO KUMOLO TARGETKAN PERAMPINGAN JABATAN ESELON III DAN IV RAMPUNG TAHUN INI   PEMPROV DKI: BERDASARKAN KONTRAK KERJA REVITALISASI MONAS SELESAI DESEMBER 2019   PEMPROV DKI JAKARTA BERI SANKSI PT BAHANA PRIMA NUSANTARA AKIBAT PENYELESAIAN REVITALISASI MONAS TIDAK TEPAT WAKTU   SELAIN ADJIE NOTONEGORO, POLDA JATIM DIJADWALKAN PERIKSA SELEBRITAS TATA JANEETA SEBAGAI SAKSI KASUS MEMILES