HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional gelar perkara

Waspada Maraknya Pinjaman Online Ilegal

Senin, 13 Januari 2020 | 00:12 WIB

Fintech Lending Ilegal atau pinjaman online ilegal saat ini tengah menjamur di masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat setidaknya ada ratusan ribu aplikasi berkembang dan akan menjerat calon nasabahnya. Baru-baru ini, di Penjaringan, Jakarta Utara, terdapat dua perusahaan yang digerebek dan sejumlah orang ditetapkan sebagai tersangka termasuk di dalamnya 3 Warga Negara Asing (WNA). 

Perusahaan pinjaman online ilegal di Jakarta Utara yang digerebek oleh polisi ini diketahui menjalankan praktik diluar kriteria OJK dan Bank Indonesia. Selain itu, perusahaan ini juga tidak terdaftar dalam OJK. 

Bernama PT Barracuda Fintech dan Vegadata dengan beberapa aplikasi pinjaman. Modus pinjaman online ilegal nya diawali dengan mengirimkan pesan teks secara acak ke sejumlah nomor kontak untuk kemudian diarahkan kepada link peminjaman agar nantinya nasabah mengisi beberapa syarat yang sangat mudah hingga akhirnya data-data nasabah nantinya dapat diakses termasuk juga nomor kontak. Kebanyakan, para nasabah ini tergiur dengan syarat pinjaman yang mudah
 

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
12:26
PSI MENDORONG DUA CAWAGUB DKI JAKARTA JALANI UJI PUBLIK AGAR MASYARAKAT TIDAK MENDAPAT “KUCING DALAM KARUNG”   KEMENTERIAN ESDM TAMBAH JARINGAN GAS BUMI HINGGA 4.762 RUMAH TANGGA DI PENAJAM PASER UTARA, KALTIM   KAPUSPENKUM KEJAKSAAN AGUNG KLAIM SEDANG LACAK ASET TERSANGKA KASUS JIWASRAYA DI LUAR NEGERI   JUBIR ISTANA FADJROEL RACHMAN: PEMERINTAH SAMBUT POSITIF PEMBENTUKAN PANJA JIWASRAYA OLEH KOMISI VI & KOMISI XI DPR   KPK IMBAU STAF KHUSUS PRESIDEN DAN WAPRES UNTUK MELAPOR HARTA KEKAYAAN SELAMBATNYA 20 FEBRUARI 2020   KPK SEBUT HANYA SATU DARI 21 STAF KHUSUS PRESIDEN DAN WAPRES YANG SUDAH MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN   TANGGAPI PIDATO MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SOAL REKOMENDASI, GIBRAN RAKABUMING: SAYA SUDAH MELALUI MEKANISME PARTAI   MENKO POLHUKAM SEBUT INDONESIA BUKA OPSI PATROLI BERSAMA FILIPINA DAN MALAYSIA ATASI KELOMPOK ABU SAYYAF   DPR GELAR RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA MENGESAHKAN RUU PRIORITAS YANG MASUK DALAM PROLEGNAS   KETUA DPR PUAN MAHARANI MINTA MASYARAKAT TIDAK TERPENGARUH DRAF “OMNIBUS LAW” ABAL-ABAL   MENPAN-RB TJAHJO KUMOLO TARGETKAN PERAMPINGAN JABATAN ESELON III DAN IV RAMPUNG TAHUN INI   PEMPROV DKI: BERDASARKAN KONTRAK KERJA REVITALISASI MONAS SELESAI DESEMBER 2019   PEMPROV DKI JAKARTA BERI SANKSI PT BAHANA PRIMA NUSANTARA AKIBAT PENYELESAIAN REVITALISASI MONAS TIDAK TEPAT WAKTU   SELAIN ADJIE NOTONEGORO, POLDA JATIM DIJADWALKAN PERIKSA SELEBRITAS TATA JANEETA SEBAGAI SAKSI KASUS MEMILES