Kompas TV nasional kompas pagi

Pemerintah Akan Kirim Nelayan Pantura ke Natuna, Apa Alasannya?

Minggu, 12 Januari 2020 | 14:05 WIB

Intensitas ketegangan di Natuna mengendur setelah dua kapal penjaga pantai China yang mengawal nelayan mengambil ikan di zona eksklusif Indonesia meninggalkan Laut Natuna Utara.

Kapal-kapal China meninggalkan wilayah Indonesia setelah kedatangan Presiden Joko Widodo di Perairan Natuna. Di Natuna, presiden menegaskan Natuna adalah Wilayah Kedaulatan Indonesia.

Patroli Operasi Siaga Tempur 2020 untuk mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia terus digelar tanpa batas waktu. Patroli dipimpin Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Laksamana Madya Yudo Margono.

Pengamanan dilakukan lewat udara dan laut dengan kondisi siaga. Ada enam kapal yang dikerahkan angkatan laut untuk menjaga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Untuk menunjukkan pada dunia bahwa perairan Natuna milik Indonesia, pemerintah berencana mengerahkan nelayan dari Pantai Utara Jawa ke Perairan Natuna. Menurut Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Perairan Natuna layaknya rumah kosong dan penghuninya marah ketika ada orang yang datang.

Sementara itu, nelayan lokal di Natuna keberatan terhadap rencana pemerintah mengirim nelayan dari Pantai Utara Jawa untuk mencari ikan di Perairan Natuna. Nelayan Natuna mengaku alat tangkap mereka sederhana, sehingga tidak bisa bersaing dengan alat tangkap nelayan dari daerah lain yang lebih modern.

Jika pemerintah tetap mengirim nelayan Pantura, nelayan Natuna akan meminta pemerintah mengganti kapal mereka dengan kapal berukuran lebih besar yang dilengkapi alat tangkap ikan yang lebih modern.

Terkait Natuna, Pemerintah Tiongkok melalui juru bicara Menteri Luar Negerinya Geng Suang menyatakan, komunikasi secara diplomatik telah dilakukan dengan Pemerintah Indonesia. Tiongkok menyatakan Indonesia merupakan mitra strategis.Dengan hubungan yang selama ini terjalin persahabatan dan kerja sama antar kedua negara menjadi hal yang dikedepankan Tiongkok.

Presiden menegaskan, tidak ada tawar-menawar berkaitan teritorial dan kedaulatan negara. Perairan Natuna berada di kawasan dengan sumber daya alam melimpah dan berbatasan langsung dengan laut bebas membuat Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga.

Editor : Reny Mardika



VIDEO REKOMENDASI

BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:12
POLDA KEPULAUAN RIAU TAHAN DUA ORANG TERSANGKA PERDAGANGAN ORANG KAPAL TIONGKOK   KEMENTERIAN PERDAGANGAN DORONG EKSPOR KOPI INDONESIA KE MEKSIKO   WAKIL WALI KOTA SURABAYA WHISNU SAKTI BUANA SEBUT IBU-IBU BERPERAN PENTING CEGAH PENYEBARAN COVID-19   POLDA METRO JAYA TAHAN DELAPAN ORANG YANG DIDUGA PROVOKATOR KERICUHAN UNJUK RASA DI GEDUNG DPR   KEPALA BKSDA NTT: KEBAKARAN DI KAWASAN CAGAR ALAM WAE WUUL CAPAI 17 HEKTAR   JUBIR SATGAS COVID-19 KOTA BATU: 22 ASN DAN TENAGA HARIAN LEPAS POSITIF COVID-19, 4 DI ANTARANYA MENINGGAL   KETUA SATGAS COVID-19 IDI ZUBAIRI DJOERBAN SARANKAN KAPASITAS TEMPAT TIDUR RS COVID-19 DITAMBAH   KEMENDES PDTT DORONG DESA WISATA PULIHKAN EKONOMI YANG TERPURUK AKIBAT PANDEMI KORONA   MENKEU SRI MULYANI PASTIKAN PEMBIAYAAN MELALUI SKEMA BERBAGI BEBAN DENGAN BANK INDONESIA TAK BERLANJUT DI 2021   PANDEMI KORONA, MENTERI PPN SUHARSO MONOARFA SEBUT PROYEK IBU KOTA NEGARA BARU MASIH TETAP BERLANJUT   BARESKRIM POLRI BAGI PERISTIWA DJOKO TJANDRA MENJADI 3 KLASTER   KASUS KORUPSI PENGHAPUSAN "RED NOTICE" DJOKO TJANDRA, BARESKRIM POLRI SITA 20.000 DOLLAR AS    PRESIDEN JOKOWI HARAP "OMNIBUS LAW" RUU PERPAJAKAN MAMPU PERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI PASCA-PANDEMI COVID-19    PRESIDEN JOKOWI TEGASKAN PEMERINTAH BERKOMITMEN PERKUAT PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KETAHANAN PANGAN