HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional kompas petang

Natuna Sempat Diklaim China, Prabowo: Kedaulatan Harga Mati, Tapi Jangan Dipanas-Panasi

Kamis, 9 Januari 2020 | 22:18 WIB

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto bicara soal natuna yang tidak bisa diganggu gugat. Namun ia juga meminta jangan ada pihak yang memanas-manasi soal natuna. Prabowo mengatakan, jika sudah masuk wilayah laut Indonesia, kapal manapun harus meminta izin kepada Indonesia. Ia menambahkan, persoalan Natuna harus disikapi dengan tenang. 

Baca Juga: Jokowi Datang, Kapal China Tinggalkan Natuna

"Jelas beliau sudah katakan, kedaulatan harga mati. Jadi jangan kita panas-panasin. Jadi kalau wilayah teritorial itu adalah kedaulatan, lebih dari itu ada Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) dan kapal manapun boleh keluar masuk. Tapi soal eksploitasi ikan, kerjasama ya harus izin kita." Kata Prabowo

Prabowo juga bicara soal rencana membangun pangkalan militer di Natuna dan wilayah strategis lainnya.

 

Penulis : Reny Mardika



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
19:55
TABEA! AUDISI SUCI IX DI KOTA AMBON 28 FEBRUARI 2020, CAFE KAYU MANIS JL. SAM RATULANGI NO. 125, PUKUL 10.00-19.00 WIB   SAMPURASUN! AUDISI SUCI IX HADIR DI BANDUNG 28 FEBRUARI 2020, ENDEUS SPACE JL HASANUDIN NO. 28, PUKUL 10.00-19.00 WIB    HOTLINE EMERGING OPERATION CENTER (EOC) VIRUS KORONA KEMENKES: 021-5210411 DAN 081212123119   CEGAH PENULARAN VIRUS KORONA DENGAN MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)   SEBANYAK 59 WARGA FILIPINA DI KAPAL DIAMOND PRINCESS POSITIF TERINFEKSI VIRUS    MENKO POLHUKAM MAHFUD MD TEGASKAN PEMERINTAH TERUS BERUPAYA BEBASKAN 5 WNI YANG DICULIK KELOMPOK ABU SAYYAF   KEPALA BNPB DONI MONARDO SEBUT BANJIR DI SEJUMLAH WILAYAH DKI JAKARTA DISEBABKAN PENURUNAN MUKA TANAH   PEMKOT BOGOR MENDAPAT BANTUAN RP 36 MILIAR DARI PEMPROV DKI JAKARTA UNTUK BANGUN SUMUR RESAPAN ATASI BANJIR   KETUA DPR PUAN MAHARANI MENILAI PEMERINTAH TIDAK MAKSIMAL SOSIALISASIKAN "OMNIBUS LAW" RUU CIPTA KERJA   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY: PEMERINTAH AKAN EVAKUASI WNI ABK WORLD DREAM KE PULAU SEBARU, KEPULAUAN SERIBU   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY: PEMERINTAH UTAMAKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN TANGANI PEMULANGAN WNI DI DIAMOND PRINCESS   WAKIL KETUA KOMISI III DPR A SAHRONI MENDORONG POLRI DAN BNN MANFAATKAN PON UNTUK KAMPANYE ANTINARKOBA    MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR BANK SENTRAL G20 AKAN LONGGARKAN KEBIJAKAN MONETER HADAPI WABAH VIRUS KORONA   JAKSA AGUNG ST BURHANUDDIN MINTA KAJATI BINA KADES DALAM MENGELOLA DANA DESA